MAKLUMAT — Politisi Partai Golkar, Ahmad Labib menegaskan bahwa partainya masih menempatkan moralitas sebagai dasar sikap politik. Hal itu adalah harga mati, meski suasana politik nasional sering dinilai oleh banyak pihak telah bergerak ke arah pragmatis.
“Jadi tetap harus menunjukkan keberpihakan kepada publik,” ujarnya dalam Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) PP Muhammadiyah di BBPPMPV Seni dan Budaya, Sleman, Sabtu (15/11/2025).
Ia menjelaskan, Golkar menjaga garis sikap bahwa keputusan partai harus selaras dengan moralitas yang disepakati publik. Menurutnya, posisi tersebut penting dipertahankan agar partai tetap memberi dampak positif di tengah persaingan politik yang dinamis.
Salah satu anggapan yang lazim di masyarakat adalah bahwa politisi besar bisa mendapat perlindungan partai jika terlibat kasus hukum. Menjawab keresahan itu, Labib menuturkan bahwa Golkar tidak menjadikan kasus hukum sebagai ruang kompromi politik.
Pria yang juga menjabat anggota Komisi VI DPR RI itu menekankan bahwa siapa pun yang tersangkut persoalan hukum tidak otomatis mendapat perlindungan partai. Pandangan itu, katanya, sudah menjadi bagian dari tata kelola internal yang dipegang cukup lama.
Ia menegaskan, Golkar memiliki sistem yang inklusif dan membukakan ruang bagi banyak kader sehingga perlakuan istimewa tidak menjadi budaya.
Sikap tersebut, lanjutnya, berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan petinggi partai.
Labib memandang pola seperti itu membuat Golkar tetap stabil dalam berbagai periode politik. Ia menggambarkan bahwa daya tahan partai dibentuk dari konsistensi menjaga basis kerja, ritme organisasi, dan tradisi kaderisasi.
Dari situ, Golkar mampu bertahan di tiga besar pemilu, beradaptasi pada berbagai rezim, hingga tetap terlibat dalam koalisi pemerintahan. “Berorientasi pada karya pembangunan, bukan sekadar politik kekuasaan,” katanya.
Ia mengatakan bahwa kontribusi partai selama ini diarahkan pada kerja-kerja pembangunan, bukan semata perebutan posisi politik.
“Ideologi Golkar membuat kami selalu harus berkontribusi pada pemerintahan,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur X—Lamongan dan Gresik.
