MAKLUMAT – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur memberikan peringatan keras terkait penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBD 2026. Turunnya TKD sebesar Rp2,8 triliun atau sekitar 24 persen dibandingkan alokasi 2025, disebut berpotensi mengganggu pendanaan berbagai program prioritas Pemprov Jatim.
Peringatan itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Budiono, dalam rapat paripurna, Sabtu (15/11/2025). Ia menyatakan bahwa meski fraksinya menerima dan menyetujui penyusunan APBD 2026, penurunan drastis TKD wajib menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
“Penurunan TKD dipicu turunnya DAU, DAK, dan DBH. Kondisi ini bisa menekan ruang fiskal dan menghambat pembiayaan program strategis di Jawa Timur,” tegas Budiono.
Selain isu TKD, Fraksi Gerindra juga mencatat beberapa persoalan lain. Pendapatan daerah pada APBD 2026 turun 6,94 persen atau sekitar Rp1,96 triliun.
Meski demikian, Gerindra menilai Pemprov masih berupaya menjaga target pembangunan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyumbang 66 persen total pendapatan.
Fraksi juga menekankan pentingnya memperkuat pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Gerindra mendorong digitalisasi pengawasan, pelaporan, serta pemutakhiran basis data wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan.
Budiono turut meminta BPKAD lebih agresif memanfaatkan aset daerah yang masih idle melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Digitalisasi database aset dinilai krusial untuk memperbaiki akurasi pengelolaan.
Kinerja BUMD pun menjadi sorotan. Gerindra menilai efisiensi operasional dan peningkatan dividen mutlak dilakukan. Langkah seperti renegosiasi kontrak, perbaikan tata kelola, hingga optimalisasi aset BUMD diminta segera dipercepat.
Di sisi lain, meski belanja modal menurun, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa sektor infrastruktur tetap harus diprioritaskan, baik jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, maupun kesehatan, agar pelayanan publik tidak terganggu.
Gerindra juga mendorong percepatan reformasi fiskal, penguatan efisiensi anggaran, serta pemanfaatan maksimal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyampaikan 5 rekomendasi: optimalisasi pemungutan pajak daerah, revitalisasi BUMD, penguatan pengelolaan aset daerah, konsolidasi belanja, dan evaluasi program.
