MAKLUMAT – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Raperda APBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna, Sabtu (15/11/2025).
Melalui juru bicaranya, Pranaya Yudha Mahardhika, Fraksi Partai Golkar menekankan perlunya reformasi fiskal, percepatan penyerapan anggaran, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan penurunan pendapatan daerah.
Dalam paparannya, Pranaya menyoroti turunnya Pendapatan Daerah 2026 menjadi Rp26,30 triliun atau melemah 6,94 persen dibanding usulan awal.
Penurunan terbesar berasal dari Dana Transfer Pusat yang merosot hingga Rp2,8 triliun atau 24 persen. Kondisi ini dinilai menuntut strategi fiskal yang lebih agresif dan berbasis data.
“PAD masih menjadi tumpuan 75 persen pendapatan, tetapi pertumbuhannya hanya sekitar dua persen. Kita harus memperluas basis pajak dan mengoptimalkan aset daerah,” ujarnya.
Pada sisi belanja, APBD 2026 tercatat Rp27,21 triliun atau turun 17,5 persen dari tahun sebelumnya. Golkar menilai struktur belanja yang didominasi belanja operasi hingga 75 persen dan turunnya belanja modal hampir 50 persen perlu mendapat perhatian.
Fraksi menilai penurunan belanja modal berpotensi memengaruhi kualitas infrastruktur publik, terutama jalan, irigasi, dan layanan dasar di wilayah Madura, Tapal Kuda, dan Mataraman. Selain itu, besarnya SiLPA juga disoroti sebagai tanda ketidakoptimalan perencanaan dan pelaksanaan program.
“SiLPA bukan capaian. Ia menunjukkan lemahnya perencanaan dan penyerapan anggaran. Karena itu percepatan realisasi 2025 menjadi sangat penting,” tegas Pranaya.
Golkar mendorong optimalisasi BUMD dan aset daerah yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan provinsi. Fraksi juga menyoroti potensi pendapatan dari Pajak Air Permukaan, kehutanan, dan perkebunan yang belum tergarap maksimal.
Selain itu, Golkar juga menilai perlu adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, termasuk opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), seperti potensi tambang dolomit di Gresik.
Dalam pendapat akhirnya, Golkar juga menyinggung dua isu yang belum dijawab oleh eksekutif, yakni maraknya rokok ilegal dan tambang minyak sumur tua. Keduanya dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bila ada regulasi tepat dari pemerintah pusat.
“Regulasi rokok ilegal dan sumur minyak tua perlu diperjuangkan sebagai bagian dari diplomasi fiskal Jawa Timur,” kata Pranaya.
Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya. Infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas politik pembangunan, promosi kesehatan perlu diperkuat agar beban layanan kuratif tidak membengkak, Perlindungan bagi guru agar dapat menegakkan disiplin siswa dan menanamkan nilai kebangsaan, sinkronisasi program pendidikan dan ketenagakerjaan untuk meningkatkan serapan lulusan SMK, pembaruan data desil dan DTSEN secara berkala untuk ketepatan sasaran bansos, serta penguatan ketahanan pangan melalui lumbung pangan berbasis masyarakat.
“Kami berharap APBD 2026 mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Pranaya.
