MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza hanya bisa dijalankan, jika berada dalam kerangka misi perdamaian. Mengingat mandat konstitusi Indonesia sudah jelas, yakni ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
“ Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam misi perdamaian internasional. Karena itu, rencana Presiden Prabowo yang pernah membuka peluang mengirim 20.000 pasukan TNI ke Gaza harus dihitung secara cermatm,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/11).
Dia mengungkapkan ada dua hal penting yang wajib diperhatikan. Pertama, seluruh operasi harus berjalan dalam kerangka penjaga perdamaian. Ini agar langkah Indonesia tidak dimanfaatkan Israel untuk kepentingan politiknya, terlebih setelah kegagalan operasi militer yang memicu dugaan genosida selama dua tahun terakhir.
“Saya percaya kemampuan Pemerintah dan TNI yang teruji sebagai penjaga perdamaian. Mereka tidak mudah dikecoh oleh kelicikan Israel,” tegas politisi PKS tersebut.
Kedua, lanjut dia, pengiriman pasukan harus memiliki mandat internasional yang legitimate, baik melalui PBB maupun OKI Plus, agar operasi aman dan mendapat payung hukum global.
Terkait jenis matra yang diperlukan, Sukamta menyebut seluruh unsur TNI berpotensi terlibat. AD dibutuhkan karena konflik dominan terjadi di darat. AL dan AU diperlukan untuk mengawal aliran bantuan kemanusiaan melalui laut dan udara. Bahkan, satuan siber bisa dikerahkan untuk memantau dan mengatasi potensi perang siber antar pihak yang bertikai.
Selain kekuatan tempur, ia menekankan pentingnya Korps Kesehatan Militer untuk memperkuat dukungan kemanusiaan di lapangan.
