MAKLUMAT — Pernyataan kontroversial Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) “tidak memerlukan ahli gizi” menuai kecaman keras dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM).
Pernyataan yang dilontarkan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, yang juga sempat berujar bahwa keberatan ahli gizi adalah bentuk ego profesi dan ia bisa menyelesaikan keputusan itu hanya dengan “pegang palu”, dinilai DPP IMM telah menimbulkan kesalahpahaman serius mengenai pentingnya tenaga profesional dalam program kesehatan publik.
Sekretaris Bidang Kesehatan DPP IMM, Salmah Fauziah, menegaskan bahwa mengabaikan peran ahli gizi sama dengan meremehkan aspek keilmuan program.
“Program ini menyasar anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, perhitungan menu, kecukupan gizi, serta aspek keamanan pangan harus ditangani tenaga profesional,” ujar Salmah melansir laporan Jakartamu, Selasa (18/11/2025)
Rentan Persoalan Tanpa Keilmuan
DPP IMM secara tegas menilai bahwa pernyataan Cucun yang terekam dalam video, termasuk klaim bahwa lulusan baru bisa menggantikan ahli gizi setelah pelatihan singkat, adalah bentuk ego kekuasaan yang merendahkan standar kompetensi profesi kesehatan yang telah diatur regulasi.
IMM khawatir, tanpa peran tenaga gizi yang memadai, program MBG rawan menghadapi sejumlah persoalan krusial, mulai dari:
-
Ketidaktepatan pemenuhan nutrisi.
-
Risiko keamanan pangan.
-
Tidak tercapainya target penurunan stunting.
Mendesak Penguatan Keilmuan dan Transparansi
Menanggapi polemik ini, DPP IMM mendorong Pemerintah untuk segera memperkuat aspek keilmuan dalam pelaksanaan program. IMM menuntut:
-
Penempatan Ahli Gizi: Memastikan keterlibatan ahli gizi dalam seluruh tahapan MBG, mulai dari penyusunan menu hingga evaluasi.
-
Pelibatan Organisasi Profesi: Menyertakan organisasi profesi seperti Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan akademisi kesehatan masyarakat dalam penyusunan standar operasional program.
-
Komunikasi Publik Berbasis Data: Menjaga komunikasi publik yang berbasis data dan ilmu pengetahuan untuk menghindari misinformasi terkait isu kesehatan dan gizi anak.
Salmah menegaskan komitmen DPP IMM untuk mengawal program MBG agar berjalan sesuai standar ilmiah dan berkontribusi nyata pada peningkatan kesehatan generasi muda.
“Pemahaman yang tepat mengenai peran ahli gizi sangat penting agar program berjalan efektif dan bermanfaat luas. IMM akan terus memperhatikan perkembangan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat,” pungkasnya.
Walaupun Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas pernyataannya, gelombang kekecewaan publik di media sosial belum mereda. Hal ini menandakan dampak seriusnya pernyataan yang dianggap merendahkan profesi tersebut.***
