MAKLUMAT – Tekanan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menguat. Desakan itu langsung diarahkan kepada pimpinan KPK agar berani menuntaskan dugaan korupsi di Pemprov Sumatera Utara atau kembali dinilai “masuk angin”.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai pimpinan KPK tidak boleh membiarkan dugaan penghambatan penyidikan oleh Kasatgas Penyidikan terus terjadi. Langkah tegas harus diambil, terutama terkait pemanggilan dan pemeriksaan Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
“Pimpinan KPK tidak boleh loyo. Mereka harus segera bertindak agar tidak muncul kesan masuk angin saat memeriksa Bobby Nasution,” tegas Hari Purwanto, Kamis (20/11).
Sebelumnya, Kasatgas Penyidikan KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, dilaporkan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) ke Dewan Pengawas KPK pada Senin (17/11). Rossa diduga menghambat proses pemanggilan Bobby dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Tekanan publik juga datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menggelar aksi teatrikal di depan Gedung Merah Putih KPK, Jumat (14/11). Mereka menampilkan wayang dengan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo dan Bobby Nasution sebagai dalang, serta tokoh wayang berlabel KPK.
Peneliti ICW, Zararah Azhim Syah mengungkapkan bahwa penyidik sebenarnya telah mengusulkan pemeriksaan Bobby. Namun, tiga kepala satgas yang menangani perkara itu disebut tak berani mengambil langkah tersebut.
“KPK harus menjalankan perintah hakim Pengadilan Tipikor Medan. Hakim dengan jelas memerintahkan pemeriksaan Bobby, tapi sampai hari ini belum dilakukan,” ujar Azhim.
Dia menegaskan pengembangan perkara wajib dilakukan karena pihak yang sebelumnya terjaring OTT sudah memasuki persidangan. Pemeriksaan Bobby, penting untuk menelusuri dugaan keterlibatan dalam kasus tersebut.
