MAKLUMAT – Kesulitan mendapatkan solar subsidi untuk traktor serta banjir musiman yang merendam ratusan hektare sawah banyak dikeluhkan petani di Jombang dan Mojokerto.
Kondisi ini cukup membuat anggota DPRD Jatim Sumardi SH MH prihatin saat melaksanakan serap aspirasi masyarakat. Hingga saat ini ia sudah menggelar reses ini di empat titik, masing-masing dua di Jombang dan dua di Mojokerto.
Salah satu persoalan terbesar yang disampaikan petani adalah terbatasnya akses pembelian solar untuk traktor melalui aplikasi MyPertamina.
“Mereka menyampaikan bahwa solar untuk traktor sekarang sulit dibeli. Sudah bawa jeriken, barcode, sampai surat keterangan dari kepala desa pun tetap tidak bisa,” ujar Sumardi, Kamis (20/11/2025).
Ia menambahkan, petani menduga adanya kelompok tertentu yang lebih mudah mendapatkan solar bersubsidi.
“Ini dugaan mereka, seolah ada kelompok-kelompok yang dipermudah. Akhirnya petani kecil terpaksa beli eceran di warung sekadar supaya traktor mereka bisa jalan,” kata anggota Fraksi Golkar ini.
Kondisi ini dinilai makin mendesak karena petani telah memasuki musim tanam. Menurut Sumardi, pembajakan lahan yang membutuhkan solar tidak boleh terhambat oleh sistem pembelian yang kaku.
“Sekarang mereka sudah mulai musim tanam. Kalau solar dipersulit, ya mereka benar-benar kesulitan di sawah,” tegasnya.
250 Hektare Sawah Terendam Banjir
Keluhan lain muncul dari Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Setiap musim hujan, lahan pertanian di lima desa terendam banjir akibat luapan Sungai Brayung dan anak Sungai Kalisadar.
“Kalau ditotal, sekitar 250 hektare sawah itu tergenang. Artinya ya gagal panen,” tutur Sumardi.
Ia menyebut tanaman kedelai yang baru ditanam ikut rusak karena air masuk ke lahan dengan cepat, meski hujan tidak terlalu lebat.
“Tadi saya lihat sendiri. Baru tanam kedelai sudah kena air. Ada yang dipanen lebih awal, ada juga yang membusuk,” jelasnya.
Warga mengaku sudah berulang kali melapor ke pihak terkait, termasuk BPWS, namun belum menemukan solusi.
“Menurut mereka, sudah lama disampaikan tapi tidak ada perhatian yang cukup,” ungkap Sumardi.
Akan Dibawa ke Pemprov dan Pemerintah Pusat
Menjawab persoalan tersebut, Sumardi berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari penanganan yang lebih efektif.
“Kalau APBD kabupaten tidak mencukupi, kami akan komunikasikan dengan provinsi dan pusat. Masalah solar maupun banjir ini harus segera diatasi,” tegasnya.
Ia menekankan, jika masalah tersebut berlarut, maka program ketahanan pangan di wilayah Mojokerto dan Jombang terancam.
“Ini krusial. Kalau petani sulit tanam atau selalu gagal panen, ya ketahanan pangan pasti terdampak,” pungkasnya.
