MAKLUMAT – Masarakat wilayah Malang Raya mengeluhkan masalah bantuan sosial (bansos) yang dirasa kurang tepat sasaran. Selain itu, masalah sampah juga butuh penanganan mendesak.
Persoalan ini menjadi perhatian anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas saat menggelar serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya tersebut.
Bansos Tak Tepat Sasaran
Puguh mengungkapkan, saat reses didapat informasi ada warga yang seharusnya berhak menerima bansos tetapi tidak terdaftar. Sedangkan sebagian lain yang tidak layak justru masuk dalam daftar penerima.
“Mereka datang dengan membawa fakta lapangan. Ada yang seharusnya menerima bantuan, tetapi karena tidak masuk dalam list, akhirnya tidak mendapatkan. Sebaliknya, ada warga yang semestinya tidak berhak, tetapi justru menerima. Ini yang kemudian menjadi keluhan utama masyarakat,” ujar Puguh, Jumat (21/11/2025).
Ia menegaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan transformasi data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional.
Proses ini, menurutnya, harus menjadi momentum untuk melakukan ground checking secara menyeluruh. Validasi data harus benar-benar dilakukan sesuai keadaan di lapangan.
“Agar masyarakat yang memang berhak benar-benar mendapatkan, dan yang tidak berhak tidak menerima. Ini soal keadilan,” tegas politisi PKS ini.
Masalah Pengelolaan Sampah
Masalah urgent lainnya adalah sampah yang semakin mengkhawatirkan. Kondisi pengelolaan sampah di banyak titik sudah mulai berdampak pada kualitas lingkungan.
“Masalah sampah ini tidak bisa dianggap sepele. Jika tidak ditangani serius, akan menimbulkan bencana. Kita sudah melihat tanda-tandanya, yaitu banjir dan pemandangan ruang kota yang kurang baik karena kurangnya penampungan sampah.” jelasnya.
Malang sebagai kota yang berkembang menuju metropolitan memiliki aktivitas penduduk yang makin tinggi. Hal ini menuntut inovasi dan manajemen pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Dorong Kolaborasi
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Puguh menegaskan bahwa DPRD Jawa Timur akan mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Malang Raya untuk menginisiasi langkah konkret.
“Kami mendorong adanya langkah-langkah taktis dan progresif dalam mengatasi masalah sampah. Salah satunya melalui revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar bisa menjadi sarana pengolahan sampah yang efektif,” tandas anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Menurutnya, tanpa terobosan yang serius, persoalan sampah berpotensi menjadi masalah besar yang menghambat perkembangan kota dan mengancam kenyamanan warga.
