MAKLUMAT — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali tancap gas dalam proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menetapkan dua kelurahan sebagai prioritas utama penanganan banjir tahun ini, yakni Cililitan (Jakarta Timur) dan Pangadegan (Jakarta Selatan).
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan usai peninjauan di Jalan Inspeksi Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Jumat (21/11/2025), Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran total mencapai Rp232 miliar untuk pembebasan lahan di kedua wilayah tersebut.
“Untuk yang menjadi tanggung jawab Jakarta, ada dua kelurahan inilah yang akan kami lakukan untuk normalisasi Ciliwung,” tegas Pramono Anung dalam keterangan resmi Berita Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Rincian Anggaran dan Dampak Pembebasan Lahan
Langkah normalisasi ini menyasar pembebasan lahan yang selama ini menduduki bantaran sungai. Data spesifik rencana pembebasan lahan adalah sebagai berikut:
-
Kelurahan Pangadegan (Jakarta Selatan): Menjadi area dengan dampak terluas, menyasar 54 bidang lahan. Pemprov DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp121 miliar.
-
Kelurahan Cililitan (Jakarta Timur): Menyasar 37 bidang lahan dengan alokasi anggaran sekitar Rp111 miliar.
Secara total, terdapat 91 bidang tanah yang harus dibebaskan untuk mengembalikan fungsi hidrolis sungai.
Analisis Teknis: Mengurai “Leher Botol” Ciliwung
Urgensi pengucuran dana ratusan miliar tersebut bukan tanpa alasan. Data teknis menunjukkan Sungai Ciliwung mengalami penyempitan ekstrem (bottleneck) yang menjadi biang kerok banjir kiriman.
Kondisi eksisting di beberapa titik menunjukkan lebar sungai menyusut drastis hingga hanya tersisa 10-20 meter. Padahal, untuk menampung debit air maksimal—terutama saat curah hujan tinggi di hulu (Bogor/Puncak)—lebar ideal Ciliwung seharusnya mencapai 35 hingga 50 meter.
Proyek ini menargetkan empat capaian teknis utama:
-
Pelebaran Sungai: Mengembalikan kapasitas tampung air menuju Teluk Jakarta.
-
Pengerukan Sedimen (Dredging): Mengatasi pendangkalan dasar sungai akibat lumpur dan sampah.
-
Pemasangan Sheet Pile: Memperkuat tebing sungai dari bahaya longsor (sliding) sekaligus melindungi aset bangunan di sekitarnya.
-
Pembangunan Jalan Inspeksi: Memastikan akses alat berat untuk perawatan rutin dan menetapkan batas fisik agar bantaran tidak kembali diokupasi.
Tanpa intervensi ini, optimalisasi Sodetan Ciliwung-BKT (Banjir Kanal Timur) yang telah dibangun tidak akan berjalan efektif karena air terhambat masuk ke inlet sodetan.
Intervensi Hulu: Kunci Keberlanjutan
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, mengingatkan bahwa normalisasi di hilir (Jakarta) akan sia-sia tanpa pembenahan di hulu. Data menunjukkan tingginya laju sedimentasi akan terus terjadi jika kerusakan lingkungan di area hulu tidak dimitigasi.
“Kalaupun kita hari ini bisa merehabilitasi, melakukan pengerukan, tapi kalau hulunya tidak dijaga, maka manakala hujan, yang turun akan lumpur lagi,” ujar Dodi.
Kementerian PU kini merancang strategi integratif dengan menggandeng Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemerintah daerah setempat untuk menjaga area tangkapan air di hulu, memastikan investasi infrastruktur di Jakarta tidak tergerus oleh sedimentasi yang berulang.***
