MAKLUMAT — Komisi IV DPR RI menyesalkan rendahnya realisasi penyaluran Bansos Pangan untuk periode Oktober–November 2025. Hingga 24 November, penyaluran bantuan berupa 20 kg beras medium dan 4 liter minyak goreng baru mencapai 4,54 persen.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyampaikan kritik keras usai rapat kerja bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia di Gedung Nusantara, Jakarta. Rapat tersebut membahas evaluasi anggaran 2025 serta rencana kegiatan 2026.
“Jika penyalurannya baru 4,54 persen, artinya program ini nyaris tidak dikerjakan. Tujuan menjaga daya beli masyarakat pun gagal terwujud,” tegas Alex, Rabu (26/11)
Ia menjelaskan Bansos Pangan dirancang untuk memperkuat daya beli 18,8 juta keluarga penerima bantuan. Program ini berbeda dengan PKH atau BLT yang berupa uang tunai, karena fokus pada bantuan pangan fisik. Pemerintah mengalokasikan Rp6,5 triliun untuk program tersebut.
Alex mengingatkan penyaluran bansos bukan sekadar angka. Ini soal psikologis masyarakat yang menunggu bantuan yang tidak kunjung datang. Pemerintah seharusnya tidak memiliki kendala berarti. Stok beras di gudang Bulog tersedia melimpah dan minyak goreng tidak mengalami kelangkaan.
“ Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah memastikan bantuan tiba tepat waktu. Ketika negara memutuskan memberi bantuan, artinya pemerintah sudah menilai kebutuhan warga. Maka kewajiban pemerintah adalah menyalurkan dengan tepat,” tegas politikus PDIP itu.
Bansos Pangan pertama diluncurkan pada Juli 2025 sebagai respons terhadap gejolak ekonomi dan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penerima bantuan ditentukan melalui DTKS dan DTSEN, dengan prioritas pada lansia, keluarga dengan disabilitas, ibu hamil, anak stunting, dan keluarga dengan banyak tanggungan.
Namun, minimnya realisasi membuat Komisi IV menilai tujuan program tidak berjalan sebagaimana amanah anggaran.
