MAKLUMAT – Pimpinan WIlayah Pemuda Muhammadiyah Aceh mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan status Bencana Nasional bagi Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera yang hingga kini masih dilanda banjir besar, longsor, hingga kerusakan lingkungan luas. Menurut mereka, keterlambatan penetapan status hanya akan memperlambat penanganan dan memperbesar risiko kemanusiaan.
Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh, Sudarliadi menegaskan bahwa kondisi bencana di Aceh dan Sumatera bukan lagi bersifat lokal atau sekadar regional. Tingginya jumlah wilayah terdampak, meluasnya kerusakan infrastruktur, terganggunya akses transportasi, serta meningkatnya jumlah masyarakat yang terisolasi menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah sudah tidak memadai.
Ia menjelaskan bahwa unsur cakupan wilayah, intensitas dan dampak bencana, keterbatasan kemampuan daerah, serta kebutuhan koordinasi lintas kementerian sudah terpenuhi untuk penetapan status nasional. Eskalasi bencana yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dinilai telah memenuhi syarat objektif untuk penetapan status bencana nasional sebagaimana diatur dalam regulasi kebencanaan.
“Situasi ini sudah berada di luar kemampuan penanganan daerah. Meluasnya bencana di Aceh dan beberapa provinsi di Sumatera telah memenuhi indikator kuat sebagai bencana nasional. Presiden harus segera mengambil langkah tegas untuk menetapkannya agar mobilisasi sumber daya negara bisa dilakukan secara maksimal,” ujar Sudarliadi dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat.id pada Ahad (30/11/2025).
Pemuda Muhammadiyah Aceh mendesak pemerintah pusat untuk; Pertama, menetapkan bencana di Aceh dan Sumatera sebagai Bencana Nasional setelah memenuhi indikator yang disyaratkan; Kedua, mengaktifkan operasi terpadu nasional yang melibatkan BNPB, TNI, Polri, Basarnas, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan berbagai lembaga terkait.
Ketiga, mempercepat evakuasi warga terdampak, pembukaan akses daerah terisolasi, dan pemenuhan kebutuhan logistik dasar; Keempat, menggerakkan bantuan nasional dalam skala besar, termasuk tenaga medis, dapur umum, alat berat, perahu evakuasi, serta pos kesehatan darurat; Kelima, memastikan transparansi informasi publik, termasuk data korban, kerusakan, serta penyaluran bantuan.
“Kami menilai penetapan status bencana nasional bukan hanya urusan administratif, tetapi bagian dari kewajiban negara dalam melindungi warganya. Ini saatnya Presiden menunjukkan kehadiran negara secara penuh dan menyeluruh,” tegas Sudarliadi.
Pemuda Muhammadiyah Aceh juga mengajak seluruh masyarakat, organisasi kemanusiaan, dan relawan untuk terus memperkuat solidaritas dan membantu warga terdampak di Aceh maupun provinsi lainnya di Sumatera. “Nyawa dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Presiden harus bergerak cepat. Jangan menunggu korban bertambah banyak,” tutupnya.
