JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan akan menyelidiki faktor penyebab banjir di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk asal-usul gelondongan kayu yang terseret arus di berbagai titik, terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/12/2025), Menteri LH/Kepala BPLHHanif Faisol Nurofiq menjelaskan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang sedang dilaksanakan setelah banjir dan longsor melanda beberapa provinsi di Indonesia, termasuk di Pulau Sumatera. Peninjauan lapangan akan dilakukan pada Kamis (4/12/2025) besok, sementara evaluasi terhadap dokumen persetujuan lingkungan di DAS Batang Toru telah berjalan.
“Kemudian mulai hari Senin (pekan depan-red) seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan log pada banjir tersebut kami akan undang untuk dilakukan proses penjelasan kepada Deputi Gakkum (Penegakan Hukum),” tutur Hanif.
KLH sebelumnya telah mengidentifikasi delapan perusahaan yang beroperasi di DAS Batang Toru, Sumatera Utara, mencakup perkebunan sawit dan perusahaan tambang emas. Menurut Hanif, proses penyelidikan akan dimulai segera. Ia menegaskan bahwa banyaknya korban tidak memungkinkan adanya kelonggaran dalam penanganan kasus ini. “Tentu korban yang cukup banyak tidak boleh kita memberikan dispensasi dalam kasus ini, hukum harus ditegakkan, korban sudah cukup banyak,” tambahnya.
Selain langkah hukum, KLH juga mengajukan rekomendasi teknis, antara lain penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan daya dukung dan tampung DAS, pengendalian izin di kawasan prioritas kritis, rehabilitasi ekosistem, serta integrasi mitigasi dan adaptasi iklim dalam tata ruang daerah.
Data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu (3/12) pukul 07.15 WIB, jumlah korban jiwa akibat banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 753 orang. Sebanyak 650 orang masih hilang dan 2.600 orang mengalami luka.
