Mayoritas Warga DKI Jakarta Merasa Kondisi Indonesia Stagnan

Mayoritas Warga DKI Jakarta Merasa Kondisi Indonesia Stagnan

JAKARTA – Mayoritas warga DKI Jakarta menilai kondisi Indonesia tidak banyak bergerak. Persepsi itu terekam dalam survei Indopol yang melibatkan 998 responden. Survei dilakukan pada 15–21 November 2025 yang dirilis pada Kamis (4/12/2025).

Indopol menyebut hasil ini sebagai cerminan suasana batin masyarakat urban yang menunggu perubahan. Kecenderungan angka netral dan penilaian buruk di sejumlah aspek menunjukkan warga tidak merasakan perbaikan yang signifikan dalam keseharian mereka.

Survei yang dilakukan menggunakan metode multistage random sampling ini menunjukkan hanya 17,74 persen responden merasa kondisi perekonomian nasional berada pada kategori baik dan sangat baik. Sebaliknya, 37,88 persen menyatakan buruk atau sangat buruk, sementara 43,08 persen memilih sedang. Ketika diminta menilai perubahan ekonomi setahun terakhir, 46,69 persen menyatakan tidak ada perubahan, sedangkan yang menilai lebih baik hanya 30,96 persen.

Situasi serupa terlihat pada ekonomi rumah tangga. Sebanyak 47,09 persen responden menyatakan kondisinya tidak berubah dibanding tahun lalu. Hanya 33,97 persen yang merasa lebih baik, dan 17,03 persen menyebut lebih buruk.

Pada aspek politik, 43,69 persen responden menilai kondisinya sedang. Hanya 18,34 persen yang menilai baik atau sangat baik. Penilaian atas demokrasi pun cenderung serupa, dengan 50,9 persen menempatkannya di kategori sedang.

Keamanan nasional menjadi satu-satunya aspek dengan kecenderungan penilaian lebih positif. Sebanyak 35,17 persen responden menyebut keamanan baik atau sangat baik. Namun penegakan hukum dan pemberantasan korupsi justru dipandang lebih buruk. Penegakan hukum dinilai buruk atau sangat buruk oleh 35,07 persen responden, sedangkan pada isu korupsi angkanya mencapai 34,17 persen.

Baca Juga  GazaOne.id: Platform Data dan Kolaborasi Bantu Gaza Palestina

Indopol juga mencatat tiga persoalan yang dianggap paling mendesak untuk ditangani pemerintah lima tahun ke depan. Pengendalian harga kebutuhan pokok berada di urutan pertama dengan 28,66 persen. Disusul pemberantasan korupsi sebesar 24,25 persen dan penyediaan lapangan kerja sebesar 15,63 persen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *