“Pemerintah harus menerapkan moratorium dan melakukan evaluasi menyeluruh,” tegas Firman dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Menurut politisi Golkar itu, banyak izin pemanfaatan lahan yang justru diberikan di kawasan hutan lindung. Temuan ini muncul setelah Komisi IV melakukan pengecekan silang dengan kementerian terkait.
“Beberapa peta menunjukkan kawasan hutan lindung dikonversi menjadi area berizin PPKH. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Firman menilai akar persoalan kerusakan hutan bukan hanya pada tumpang tindih izin, tapi juga lemahnya pengawasan pemerintah. Setelah izin keluar, kata dia, negara sering gagal mengontrol aktivitas pemegang konsesi.
“Pengawasan lemah membuat kerusakan kian parah. Ini bukan persoalan baru, sudah berlangsung lama,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan duka cita mendalam atas 753 korban jiwa akibat banjir dan longsor di tiga provinsi. Menurutnya, tragedi ini harus menjadi peringatan serius agar tata kelola lingkungan dibenahi secara total.
“Musibah ini adalah alarm bagi kita semua, terutama pemerintah sebagai pemegang otoritas,” kata Firman.
Ia menegaskan kerusakan lingkungan menjadi pemicu utama banjir besar dan longsor yang berulang di Sumatra bagian utara. Meski pemerintah mengklaim deforestasi menurun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya.
“Kalau kita lihat, penyebab banjir ini jelas: lingkungan rusak. Hutan kita terdegradasi, dan itu terbukti dari bencana yang terjadi hari ini,” tandasnya.
Data BNPB mencatat 753 jiwa meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dashboard Pusdatin BNPB juga menunjukkan angka korban hilang dan luka yang terus diperbarui.
