MAKLUMAT – Beredar tuduhan di media sosial yang mengaitkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan kebijakan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat menjabat Menteri Kehutanan periode 2009–2014.
Hal ini menuai respons tegas dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur.
Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur, Dr Suli Da’im SPd MM, menegaskan bahwa tudingan yang menyudutkan Ketua Umum PAN tersebut tidak memiliki dasar kuat.
“Selama menjabat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan justru melakukan reformasi besar untuk memperbaiki tata kelola hutan nasional,” ujar Suli Da’im, Sabtu (6/12/2025).
Anggota DPRD Jawa Timur tersebut menjelaskan bahwa sepanjang periode 2009–2014, Zulkifli Hasan menjalankan sejumlah reformasi penting dalam pengelolaan kawasan hutan. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan kehutanan diarahkan menjadi instrumen strategis pembangunan nasional.
“Di era Presiden SBY, perizinan hutan mulai dilakukan secara online dengan pengawasan KPK. Ini langkah maju yang memotong birokrasi dan mencegah korupsi perizinan,” jelas mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur itu.
Suli Da’im menambahkan bahwa kebijakan tersebut sekaligus menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
“Di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan, Kementerian Kehutanan menjalankan berbagai program pro-lingkungan seperti Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, Kebun Bibit Rakyat (KBR), Hutan Edukasi, hingga program One Ticket One Tree bersama Garuda Indonesia,” katanya.
Zulhas juga disebut menerbitkan PP 10/2010 yang mewajibkan reboisasi dengan skema 1:2 bagi pelaku usaha non-kehutanan.
“Data BPS bahkan menunjukkan perbaikan ketimpangan penguasaan lahan, dengan turunnya rasio gini dari 0,72 pada 2003 menjadi 0,68 pada 2013,” sambungnya.
Karena itu, lanjut Suli Da’im, publik diminta tidak sembarangan menarik kesimpulan tanpa melihat fakta dan capaian yang sebenarnya.
“Mustahil seseorang menerima penghargaan konservasi harimau Sumatra, lalu setelah 15 tahun kini dituduh sebagai penyebab kerusakan lingkungan yang memicu banjir,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan bencana tidak bisa disederhanakan dengan menyalahkan satu orang.
“Ini menyangkut tata kelola, penegakan hukum, dan koordinasi lintas stakeholder. Jangan tarik kesimpulan yang memelintir fakta,” tandasnya.
Diketahui, Zulkifli Hasan menjadi sasaran kritik warganet menyusul banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November 2025. Di berbagai platform media sosial muncul beragam tulisan, analisis, hingga meme yang mencoba mengaitkan Zulhas dengan bencana tersebut.
