MAKLUMAT — Isu tata kelola kelautan berkelanjutan, etika politik, hingga arah advokasi kebijakan publik menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel King Brebes, 6–7 Desember 2025.
Forum ini menghadirkan para tokoh nasional dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, penyelenggara pemilu, akademisi, hingga politisi Muhammadiyah. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menjadi keynote speaker dengan materi bertajuk “Tata Kelola Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan: Arah Kebijakan Nasional dan Peran Masyarakat Sipil Berkemajuan”.
Topik tersebut, sebagaimana dijelaskan Sekretaris LHKP PWM Jawa Tengah, Wahidin Hasan, memberikan penekanan pada urgensi tata kelola kelautan berbasis keberlanjutan, perlindungan ekosistem, serta pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan.
Menurutnya, tantangan eksploitasi sumber daya laut, perubahan iklim, serta konflik kepentingan hanya dapat dijawab melalui kolaborasi yang konstruktif antara negara dan masyarakat.
Selain itu, isu-isu penguatan civil society juga disorot oleh Anggota KPU RI, Iffa Rosita, yang memaparkan pentingnya Muhammadiyah sebagai pilar masyarakat sipil untuk menjaga integritas demokrasi elektoral, etika politik, serta partisipasi publik yang berkualitas.
Pada sesi berikutnya, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr phil Ridho Al Hamdi MA menegaskan arah kebijakan nasional LHKP ke depan. Ia menekankan bahwa lembaga ini bukan hanya pengamat, tetapi aktor advokasi aktif yang harus mampu memperjuangkan kepentingan umat dan keadilan sosial.
Sementara itu, Anggota DPR RI Wahyudin Noor Aly menyoroti pentingnya integrasi nilai dakwah Muhammadiyah dalam proses legislasi agar prinsip Islam berkemajuan dapat terinstitusionalisasi dalam kebijakan negara.
Etika publik menjadi sorotan lain melalui paparan yang akan disajikan Prof Dr Zakiyuddin Baidhawy MAg. Ia menilai, lemahnya moral pejabat publik serta menurunnya kepercayaan masyarakat harus dijawab melalui advokasi kebijakan yang berakar pada kejujuran, keadilan, dan keberpihakan pada kelompok rentan.
Ketua PWM Jawa Tengah, Dr KH Tafsir MAg, dalam arahannya menandaskan komitmen Muhammadiyah Jateng dalam merespons isu lingkungan hidup, politik kebangsaan, dan kebijakan publik dengan prinsip bermartabat dan berkemajuan.
Selain seminar nasional, Rakorwil juga diisi dengan koordinasi program, evaluasi kinerja daerah, serta Focus Group Discussion (FGD) yang membahas dua isu besar: advokasi kebijakan publik serta rekrutmen, diaspora kader, dan pendidikan politik warga Muhammadiyah.
Sekretaris LHKP PWM Jawa Tengah, Wahidin Hasan, menyampaikan bahwa forum ini merupakan momentum penting untuk merumuskan policy brief Muhammadiyah Jateng dalam menyikapi dinamika kebijakan publik, politik, dan tata kelola lingkungan.
“Rekomendasi yang lahir dari Rakorwil ini akan menjadi dasar Muhammadiyah Jawa Tengah dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kemaslahatan umat,” terangnya.
Rakorwil ini diikuti oleh perwakilan LHKP dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah, pimpinan wilayah, kader legislatif Muhammadiyah, akademisi, perwakilan kementerian, serta sejumlah pemerintah daerah.
Melalui forum ini, Muhammadiyah Jawa Tengah kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan moral dan intelektual yang konsisten mengawal demokrasi, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional.
