MAKLUMAT — Forum Kiai Sepuh dan Mustasyar PBNU yang berkumpul di Pesantren Tebuireng, Sabtu (6/12/2025), menilai langkah pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak sesuai aturan organisasi. Pandangan para kiai sepuh ini menguatkan posisi Gus Yahya bahwa proses tersebut bermasalah sejak awal dan perlu diklarifikasi secara menyeluruh.
Forum tersebut digelar setelah Pesantren Tebuireng mengundang jajaran mustasyar, syuriyah, dan tanfidziyah PBNU untuk bersilaturahim. Dalam forum, Juru Bicara Kiai Sepuh HM Abdul Muid (Gus Muid) menegaskan bahwa keputusan pemakzulan yang diambil Syuriyah PBNU melanggar ketentuan AD/ART.
“Proses pemakzulan ketua umum tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART. Langkah ini menyalahi mekanisme resmi organisasi,” ujar Gus Muid seperti dikutip NU Online.
Meski begitu, lanjut Gus Muid, para kiai sepuh juga menyoroti adanya informasi mengenai dugaan kekeliruan serius dalam beberapa keputusan yang diambil ketua umum. Mereka menilai isu tersebut wajib diklarifikasi melalui mekanisme organisasi, bukan lewat tindakan sepihak.
“Informasi soal kekeliruan keputusan harus dibuka dan diklarifikasi melalui mekanisme organisasi yang menyeluruh,” tegasnya.
Forum Kiai Sepuh juga menyoroti surat Syuriyah PBNU terkait rencana Rapat Pleno penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, 9–10 Desember 2025. Para kiai sepuh meminta rapat itu ditunda sampai polemik internal diselesaikan dengan tuntas.
“Rapat pleno penetapan Pj Ketum tidak boleh digelar sebelum seluruh prosedur dan musyawarah ditempuh sesuai ketentuan organisasi,” ujar Gus Muid.
Dia mengatakan para kiai sepuh justru mendorong Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf duduk satu forum dan membuka dialog langsung untuk mencari jalan keluar terbaik.
“Kiai sepuh mengusulkan pertemuan Rais Aam dan Ketua Umum dalam satu forum apa pun agar persoalan PBNU bisa dibicarakan secara terbuka,” jelas Gus Muid.
Forum Kiai Sepuh meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak membawa masalah internal PBNU ke pihak luar. Persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi eksternal. Ini demi menjaga kewibawaan jam’iyah dan marwah NU.
Pertemuan di Tebuireng dihadiri sejumlah sesepuh dan mustasyar NU, antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Said Aqil Siroj, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, serta jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU. Gus Muid (Lirboyo) dan Gus Kautsar (Ploso) hadir sebagai juru bicara forum.
Sebelumnya, Syuriyah PBNU merespons undangan silaturahmi dari Pesantren Tebuireng dengan meminta penjadwalan ulang. Dalam surat resmi yang ditandatangani Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafaakhir, Syuriyah menyampaikan apresiasi sekaligus menyatakan belum dapat memenuhi undangan pada Sabtu (6/12/2025).
Surat bernomor 4802/PB.02/B.I.01.71/99/12/2025 itu dikirim kepada KH Umar Wahid (Gus Umar) selaku sohibul hajat. Syuriyah menyatakan bahwa undangan Tebuireng baru diterima pada Rabu (3/12) malam, sementara PBNU telah lebih dulu menjadwalkan Rapat Pleno PBNU pada 9–10 Desember 2025.
“Kami menghaturkan terima kasih atas perhatian panjenengan terhadap kemaslahatan jam’iyyah di tengah dinamika yang sedang berlangsung. Namun karena PBNU telah menetapkan agenda pleno dan pemberitahuannya terbit pada 2 Desember, kami memohon penjadwalan ulang silaturahmi tersebut,” demikian kutipan surat Syuriyah.
Syuriyah meminta agar waktu pertemuan yang baru nantinya menyesuaikan kelonggaran jadwal Rais Aam PBNU dan para Mustasyar, serta memperhatikan situasi internal PBNU yang tengah dinamis.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Rais Aam PBNU, Mustasyar PBNU sesuai daftar undangan, PB Harian Syuriyah, serta KH Abdul Hakim Mahfudz (Pengasuh Pesantren Tebuireng).
