MAKLUMAT – Bagaimana Muhammadiyah mengelola kritik internal di dalam tubuh organisasinya? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, perbedaan dan keberagaman pendapat di antara para anggotanya tentu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan.
Jika tidak dimanajemen dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi bencana yang melemahkan Persyarikatan dari dalam. Dalam konteks ini, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Moh. Sulthon Amien menjelaskan soal bagaimana organisasi yang sudah berdiri kokoh lebih dari satu abad ini mengelola kritik internal.
Ia menjelaskan bahwa setiap warga maupun anggota organisasi Muhammadiyah, mulai dari akar rumput hingga pimpinan pusat (PP) memiliki ruang untuk menyampaikan keragaman pandangan, tak terkecuali kritik. Mekanisme penyampaikan kritik ini telah berlangsung lama di dalam kultur dan etika organisasi yang dipegang erat.
Menurut Sulthon, langkah paling mudah bagi anggota Muhammadiyah di akar rumput adalah membuka komunikasi melalui silaturahmi dengan pimpinan. Menulis surat atau mengajukan audiensi menjadi cara efektif untuk menyampaikan keresahan atau masukan secara bijaksana. Dalam audiensi, seseorang dapat memaparkan masalah yang sedang disoroti tanpa mendapatkan tekanan.
“Teman-teman itu, cara paling mudah adalah mendekati pimpinan itu untuk silaturahim. Atau menulislah surat atau ajukan audiensi. Di situ bisa disampaikan apa masalah yang sedang disoroti,” ujarnya kepada wartawan Maklumat.id pada saat ditemui di Sidoarjo pada Ahad (7/12/2025).
Untuk kritik yang menyangkut individu tertentu, Sulthon menekankan agar audiensi dilakukan secara terbatas. Hal ini memastikan diskusi tetap fokus dan lebih leluasa bagi pihak yang dikritisi maupun pengkritik.
“Kalau itu menyangkut seseorang, mintalah audiensi yang terbatas. Andaikan saya yang mau dikritisi, ya mintalah kepada pimpinan agar saya jangan hadir di situ. Tidak berani ngomong nanti,” jelasnya.
Ia mengingatkan, kritik yang disampaikan juga haruslah berbobot. Artinya, ada fakta dan data yang telah dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa secara sistematis. Bukan hanya sekadar mendengar kabar yang belum terverifikasi, lalu diadukan begitu saja.
Sulthon juga memaparkan bahwa setiap warga Muhammadiyah memiliki hak untuk menyampaikan kritik kepada elemen-elemen di dalam Persyarikatan. Oleh karenanya, PWM Jatim sangat terbuka lebar terhadap berbagai kritik. Namun sekali lagi, caranya harus sangat diperhatikan. Hal ini dalam rangka menjaga marwah organisasi.
“Jika punya kritik lalu tiba-tiba diutarakan di ruang publik, ini tentu kurang etis dalam beberapa konteks. Apalagi jika yang dikritik adalah suatu keputusan organisasi yang telah ditetapkan melalui mekanisme yang panjang,” jelasnya.
Mungkinkah Akar Rumput Mengkritik Pusat?
Sulthon menjelaskan bahwa mekanisme ini juga berlaku ketika akar rumput ingin menyampaikan kritik ke PP. Karena PP memiliki agenda padat, maka audiensi satu per satu tentunya tidak memungkinkan. Jalur yang disarankan adalah menulis surat dari tingkat daerah, yang kemudian diteruskan ke wilayah untuk nantinya diteruskan ke PP.
“Kalau ingin mengkritik pimpinan PP, mekanismenya membuat surat. PP kan sibuk, tidak mungkin menerima audiensi satu per satu. Surat dari PDM ke PP biasanya diteruskan melalui wilayah,” katanya.
Ia menekankan bahwa segala bentuk kritik tentu akan sangat diperhatikan. Semua akan dikumpulkan untuk nantinya disampaikan pada forum atau pertemuan-pertemuan tertentu. Ia menekankan bahwa mekanisme berjenjang, dari akar rumput, PDM, PWM, hingga PP itu membuat kritik lebih terarah dan efektif. Proses ini membantu memastikan semua masukan dapat ditangani dengan baik.
Sulthon menegaskan bahwa Muhammadiyah menjaga prinsip ini agar setiap kritik yang diterima bukan hanya sekadar masukan mentah. PP nantinya juga akan menyiapkan kajian, evaluasi, dan tindak lanjut untuk setiap isu yang masuk. Ia menekankan bahwa organisasi ini bekerja dengan prinsip kehati-hatian, konsistensi, hingga keteraturan dalam menangani masukan dari anggota.
Meski demikian, bukan berarti seseorang tidak diperbolehkan bersuara di ruang publik. Hanya saja, harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat. “Kalau memang mau mengkritisi, ya harus punya dasar kajian, data yang lengkap. Tidak hanya berdasarkan rumor terus ngomong,” ujarnya.
Sulthon memastikan bahwa PP selalu siap menampung masukan dari daerah dan mengolahnya berdasarkan kajian internal. Terlebih untuk isu sensitif pun akan tetap ditangani dengan berbagai pertimbangan. Setiap organisasi tentu memiliki dapur yang penuh dinamika. Namun tidak semua harus dimunculkan di ruang publik. Adapun jika suatu informasi menyangkut kepentingan ruang publik, selalu akan ditampilkan dengan transparan.
“Sekarang kita sangat-sangat bersyukur, mereka yang di atas itu pintar sekali mengelola dinamika. Organisasi ini telah teruji waktu, berdiri lebih dari satu abad lamanya. Tentu, ini harus kita jaga bersama,” tandasnya.
