MAKLUMAT – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2026. Salah satu strategi yang disiapkan adalah penguatan sektor UMKM berbasis digital melalui marketplace internal PDI Perjuangan.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Hari Yulianto, menilai kondisi sektor riil hingga kini belum bergerak optimal. Situasi tersebut berpotensi memicu peningkatan pengangguran, terlebih dengan rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada 2026.
“Kita harus jujur, sektor riil kita belum berjalan baik. Ini ancaman serius bagi tenaga kerja kita di 2026. Apalagi UMK juga akan naik,” ujar Hari, Rabu (24/12/2025).
Menurutnya, pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang diandalkan dalam penciptaan lapangan kerja. Diperlukan desain ekonomi yang mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menciptakan peluang usaha secara mandiri.
“Bukan hanya pemerintah yang membuka lapangan kerja, tetapi bagaimana UMKM bisa tumbuh dan menyerap tenaga kerja. Itu yang harus kita dorong,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.
Hari menyebut, penguatan UMKM dapat dimulai dari sektor paling sederhana hingga berbasis teknologi digital. Mulai dari usaha tradisional sampai rintisan digital dinilai memiliki potensi besar sebagai penyangga ekonomi.
“UMKM klasik sampai start-up bisa jadi solusi. Bahkan gerobak gorengan pun bisa membuka lapangan kerja,” katanya.
Sebagai langkah konkret, PDI Perjuangan Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif (BPEK) mendorong penguatan ekonomi kerakyatan. Selain itu, koperasi PDI Perjuangan “MegaBhakti” juga telah mendapatkan dukungan permodalan untuk dikembangkan sebagai sarana penciptaan kerja.
“Semua itu nanti diarahkan untuk membuka peluang kerja baru,” jelasnya.
Marketplace Internal
Hari juga menyoroti pentingnya peran Generasi Z dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Ia menilai dunia digital harus dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya melalui marketplace internal PDI Perjuangan yang diperkenalkan dalam Konferda PDIP.
“Kami punya Media Pintar PDIP (MPP), konsepnya seperti Shopee atau Tokopedia, tapi sementara ini untuk kader,” ungkapnya.
Marketplace internal tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi kader muda dan Gen Z untuk terlibat langsung dalam pengembangan UMKM digital, termasuk di Jawa Timur.
“Ini langkah awal agar anak muda terlibat langsung. Antisipasi harus disiapkan dari sekarang, karena PHK masih terjadi sepanjang 2025,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, di Jawa Timur tercatat lebih dari 4.000 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Secara nasional, jumlah PHK mencapai sekitar 79 ribu orang hingga November 2025, sementara angka pengangguran di Jawa Timur masih berada di kisaran 0,9 hingga 1 juta orang.
“Meski Tingkat Pengangguran Terbuka menurun, secara jumlah absolut masih besar,” ucap Ketua DPC PDIP Kabupaten Sidoarjo tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 79.302 orang tercatat terkena PHK sepanjang Januari–November 2025.
“Angka ini patut diwaspadai. Karena itu, kita tidak boleh menunggu. Persiapan menghadapi 2026 harus dimulai dari sekarang,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Dapil Sidoarjo itu.
