MAKLUMAT — Indonesia resmi dicalonkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masa jabatan tahun 2026, melalui mekanisme kesepakatan di Kelompok Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG). Hal tersebut sekaligus menegaskan peran penting Indonesia dalam panggung diplomasi internasional.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa Indonesia merupakan calon tunggal dan mendapatkan mandat langsung dari negara-negara di kawasan Asia-Pasifik. Secara formal, penetapan posisi strategis tersebut akan disahkan dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026 mendatang.
Kepercayaan kawasan Asia-Pasifik kepada Indonesia dinilai mencerminkan pengakuan internasional atas konsistensi diplomasi Indonesia dalam memajukan agenda HAM global secara seimbang, tanpa terjebak dalam tarik-menarik kepentingan blok-blok besar.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan kawasan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia. Kami berkomitmen memimpin proses internal secara objektif, inklusif, dan berimbang,” tulis pernyataan resmi Kemlu RI, Rabu (24/12/2025).
Nantinya, tongkat kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Tahun 2026 sendiri juga merupakan momentum penting yang bertepatan dengan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB, di mana Indonesia berencana memanfaatkan momen itu untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif, dengan pendekatan dialog dan kerja sama dibandingkan konfrontasi.
Sebagai negara berkembang yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis sebagai bridge builder dalam menjembatani berbagai isu kemanusiaan yang kerap mengalami kebuntuan di tingkat global.
Sekadar diketahui, sesuai mekanisme rotasi kawasan di PBB, kursi Presiden Dewan HAM pada 2026 memang menjadi jatah Kelompok Asia-Pasifik. Indonesia sendiri saat ini juga masih menjabat sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024–2026, setelah memperoleh dukungan suara signifikan pada pemilihan sebelumnya.
Pencalonan tersebut dipastikan bakal semakin memperkuat profil diplomasi Indonesia di kancah internasional, sekaligus menegaskan relevansi peran Indonesia dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah berbagai dinamika global.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” kata keterangan yang dirilis Kemlu RI.
Di sisi lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia terpilih sebagai nominasi Kelompok Asia-Pasifik untuk menjabat Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.
“Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai bagian dari Nominasi Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026. Selamat dan sukses untuk misi diplomatiknya bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hak Asasi Manusia,” ucap Jimly, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
