Ruslan menilai jalur lintas tengah merupakan akses vital nasional, yang menopang mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Jika jalur tersebut terputus, dampaknya akan meluas, mulai dari terhambatnya aktivitas warga hingga melonjaknya harga kebutuhan pokok.
“Ini jalur utama nasional lintas tengah. Jika akses ini terganggu, dampaknya sangat luas dan merugikan masyarakat,” kata Ruslan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Politikus Fraksi PKB itu meminta pemerintah tidak sekadar melakukan perbaikan sementara. Pembangunan ulang jembatan harus dirancang matang, termasuk mempertimbangkan opsi penggeseran lokasi dari titik lama dengan memperhatikan kondisi geografis, alur sungai, dan faktor keselamatan.
Adapun jembatan yang masuk kategori kritis berada di Jembatan Teupin Mane KM 10, Wehni Kulus KM 47, Enang-Enang KM 50, Krung Rongka KM 60, Tenge Besi KM 62, Timang Gajah KM 65, Jamur Ujung KM 80, serta satu box culvert di Lampahan KM 73.
Ruslan menegaskan jalur lintas tengah selama ini menjadi tulang punggung transportasi orang dan barang di wilayah tengah Aceh. Karena itu, desain jembatan yang dibangun ulang harus mampu menghadapi tingkat kerawanan bencana, khususnya longsor dan banjir.
“Wilayah tengah Aceh memiliki kerentanan bencana tinggi. Jembatan harus dibangun kuat dan aman agar tidak kembali rusak saat bencana terjadi,” tegas legislator dari Dapil Aceh itu.
Ruslan juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Bina Marga agar menghitung potensi risiko bencana secara komprehensif dalam menentukan desain jembatan. Ini karena, jalur Bireuen merupakan akses strategis yang menghubungkan dataran tinggi Gayo dan wilayah tengah Aceh menuju Medan maupun Banda Aceh.
“Ini menyangkut denyut ekonomi daerah dan keberlangsungan hidup masyarakat. Jalur lintas tengah Aceh harus segera dipastikan aman dan berfungsi optimal,” tandasnya.
