MAKLUMAT — Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan hikmah, Dr M Busyro Muqoddas SH MHum, menyebut bahwa serentetan bencana yang melanda berbagai wilayah Indonesia sepanjang 2025, terutama banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Sumatera pada akhir November, merupakan dampak nyata atas ulah dan keserakahan manusia, serta kegagalan tata kelola lingkungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Busyro dalam forum bertajuk “Jagongan Akhir Tahun 2025: Catatan Hukum HAM, Kebencanan, dan Lingkungan Hidup” yang diselenggarakan LHKP, MHH, dan LBHAP PP Muhammadiyah secara hybrid, Selasa (30/12/2025). Selain diikuti LHKP, MHH, dan LBHAP tingkat wilayah se-Indonesia, forum tersebut juga turut diikuti berbagai elemen masyarakat sipil dan warga terdampak, akademisi dan peneliti, aktivis sosial dan lingkungan hidup, hingga media.
Dalam kesempatan itu, Busyro mengajak masyarakat untuk melakukan refleksi atas berbagai peristiwa dan bencana yang terjadi sepanjang tahun 2025, serta menyadari kembali tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.
Ia menegaskan, bencana yang terjadi, terutama banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat, menunjukkan kerusakan alam yang parah sebagai akibat yang berakar dari ulah manusia sendiri.
“Berbagai bencana ini membuka fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa kerusakan alam adalah akibat dari tangan manusia sendiri. Kesyukuran yang saya maksud adalah kesadaran untuk kembali pada tanggung jawab kekhalifahan,” ujar Busyro.
Menurut Busyro, sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk mengelola bumi secara adil dan berkelanjutan, bukan justru merusak serta mengabaikan fungsi alam sebagai penyangga kehidupan.
Dalam konteks tersebut, ia menilai Muhammadiyah memiliki tanggung jawab besar untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan koreksi terhadap arah kebijakan negara.
“Dengan spirit keagamaan dan nilai kebangsaan, Muhammadiyah harus hadir mencegah kerusakan di langit dan di bumi. Muhammadiyah ini milik kita bersama, tanggung jawab ini melekat pada diri kita semua,” tegas Busyro.
Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga menyoroti berbagai tantangan besar yang dihadapi Indonesia ke depan.
Ia menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh dalam tubuh pemerintahan, koreksi serius terhadap DPR, serta penolakan terhadap pengesahan undang-undang partai politik dan Undang-Undang Pemilu yang dinilainya turut berkontribusi pada kerusakan lingkungan, termasuk di Sumatera dan Aceh pada November 2025.
“Allah ingin memberi tahu kita bahwa bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang harus terus kita beri masukan,” tandasnya.
Busyro menilai, Indonesia saat ini tengah mengalami krisis kepemimpinan moral. Menurutnya, kebijakan negara kerap berpihak pada oligarki, elite partai, dan kroni, bukan pada kepentingan rakyat secara utuh. Sebab itu, Busyro berpendapat jika hal itu disebut sebagai bentuk dari korupsi kepemimpinan.
