Pilkada via DPRD Dinilai Jalan Pintas Elite yang Takut Menghadapi Rakyat

MAKLUMAT – Usulan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai sebagai bentuk ketakutan elite politik, menghadapi suara rakyat secara langsung.

Penilaian itu disampaikan pemerhati sosial dan politik Azas Tigor Nainggolan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/1/2026). Menurutnya, skema Pilkada melalui DPRD bukanlah solusi demokratis, melainkan jalan pintas yang menguntungkan elite partai.

“Elite partai berhitung bahwa Pilkada lewat DPRD jauh lebih mudah dan murah,” kata Tigor.

Ia menegaskan pemilihan melalui DPRD membuka ruang lobi sempit antar elite tanpa perlu berhadapan langsung dengan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dalam skema ini, calon kepala daerah cukup mendekati segelintir elite partai dan anggota DPRD.

“Tidak perlu takut menghadapi anggota DPRD karena kualitasnya sama. Semua bisa diselesaikan di ruang elite,” tegasnya.

Sebaliknya, lanjut Tigor, Pilkada langsung menuntut partai politik dan calon kepala daerah bekerja keras membangun kepercayaan publik. Mereka harus berhadapan dengan ratusan ribu bahkan jutaan pemilih dengan beragam kepentingan.

“Pilkada langsung memang sulit dan mahal, tetapi itulah konsekuensi demokrasi. Di situlah suara rakyat benar-benar diuji,” tegas Tigor.

Ia menilai ketakutan terbesar elite politik adalah menghadapi kekuatan massa rakyat yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Selama ini,  sebagian elite terbiasa memanipulasi suara rakyat melalui kekuatan uang. Namun saat berhadapan langsung dengan rakyat, uang tidak selalu bisa bekerja. Hal itulah yang mereka takuti.***