MAKLUMAT — Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, meminta agar sekolah di kawasan terdampak bencana Sumatera tidak hanya fokus pada pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar, tetapi juga berperan aktif dalam pemulihan kondisi mental dan psikologis siswa.
Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menyebut 85 persen sekolah di wilayah bencana Sumatera siap beroperasi. Ia menyambut positif rencana tersebut, namun juga menekankan peran penting sekolah dalam membantu pemulihan mental siswanya.
Hilman menilai, peran sekolah sangat krusial dalam membantu pemulihan psikologis peserta didik, baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat, yang mayoritas mengalami trauma pascabencana.
“Kami tentu menyambut baik rencana pengoperasian 85 persen sekolah di wilayah bencana Sumatera,” ujar Hilman, dikutip Jumat (2/1/2026).
“Kami berharap sekolah bisa membantu proses pemulihan mental peserta didik yang mayoritas mengalami trauma pasca bencana Sumatera,” sambungnya.
Menurut Hilman, banyak siswa korban bencana mengalami trauma akibat peristiwa yang mereka alami. Bahkan, tidak sedikit di antaranya yang kehilangan orang tua atau anggota keluarga terdekat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi perkembangan emosional, konsentrasi belajar, serta motivasi anak dalam jangka panjang.
“Pembukaan sekolah ini harus disertai pendampingan psikologis agar siswa dapat kembali belajar secara optimal,” tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Lebih lanjut, ia meminta sekolah menjadi ruang aman bagi siswa dengan mengedepankan pendekatan ramah anak. Menurutnya, proses pembelajaran sebaiknya diawali dengan kegiatan pemulihan psikologis sebelum kembali ke pembelajaran normal.
“Pemulihan mental menjadi fondasi penting sebelum pembelajaran berjalan normal. Anak-anak perlu merasa aman dan tenang agar siap menerima pelajaran,” ujarnya.
Selain aspek psikologis, Hilman juga menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar siswa, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah serta perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Ia mengingatkan, banyak siswa berpotensi kembali ke sekolah tanpa perlengkapan belajar karena terdampak banjir dan longsor.
“Negara harus hadir memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena keterbatasan perlengkapan sekolah,” tegasnya.
Ia menandaskan, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin negara, termasuk dalam situasi pascabencana. Ia berharap bencana alam tidak memutus akses pendidikan dan masa depan anak-anak di wilayah terdampak.
“Anak-anak tidak boleh menjadi korban dua kali, karena bencana dan karena kehilangan akses pendidikan,” pungkas Hilman.
