Prabowo Tegaskan Bantuan Bencana Sumatera Harus Transparan dan Bebas Kepentingan

Prabowo Tegaskan Bantuan Bencana Sumatera Harus Transparan dan Bebas Kepentingan

MAKLUMAT — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin membantu penanganan bencana di Sumatera, selama bantuan tersebut disalurkan melalui mekanisme yang jelas dan transparan. Ia menekankan, seluruh bantuan kemanusiaan harus bebas dari kepentingan apa pun agar penyalurannya tepat sasaran.

Menurut Prabowo, setiap sumbangan dari individu, komunitas, maupun diaspora perlu terlebih dahulu dilaporkan kepada pemerintah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan dapat dikelola secara terkoordinasi dan akuntabel.

“Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, kita jelas sebagai manusia masak menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas, tadi saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silahkan, monggo,” ujarnya, Kamis (1/1/2026).

“Bikin surat, saya menyumbang ini, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat. Nanti kita yang akan salurkan kalau memang dia membantu,” sambung Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus itu menjelaskan, prosedur resmi diperlukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat terdampak dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pemerintah, kata dia, tidak ingin niat baik justru berujung masalah akibat tata kelola yang tidak tertib.

Prabowo mencontohkan, bantuan dapat datang dari berbagai kelompok, termasuk diaspora Aceh, Minangkabau, Batak, maupun komunitas Indonesia di luar negeri yang merasa terpanggil untuk membantu korban bencana. Seluruh bantuan tersebut akan difasilitasi melalui skema yang disepakati bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca Juga  Megathrust Jawa Bisa Picu Tsunami Setinggi Aceh, BRIN Desak Pemerintah Lakukan Mitigasi Maksimal

Lebih lanjut, pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu juga membuka peluang pembentukan rekening khusus bantuan pascabencana agar masyarakat dapat menyalurkan donasi secara langsung dengan pengawasan. Dengan skema tersebut, proses penyaluran bantuan diharapkan berjalan lebih transparan dan terkontrol.

Meski demikian, Prabowo kembali mengingatkan bahwa setiap bantuan harus diberikan secara tulus tanpa tuntutan apa pun di kemudian hari. Ia menilai keikhlasan merupakan prinsip utama dalam setiap upaya kemanusiaan.

“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas, dan harus ikhlas. Karena kita mengalami, pernah dibantu-dibantu akhirnya ujungnya ada juga ya kan yang menagih,” tandas Prabowo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *