MAKLUMAT – Era kampanye politik dengan baliho raksasa dan poster di pinggir jalan kian tidak menarik. Di Jawa Timur, demokrasi digital kini menjadi arena utama pembentukan preferensi politik Generasi Z, dengan media social, terutama TikTok, sebagai rujukan utama informasi politik.
Fakta ini terungkap dalam kuliah tamu bertema Arah Demokrasi Masa Depan Menyongsong Pemilu 2029 yang bareng Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) bekerja sama dengan Perludem dan RC-POL, Selasa (7/1/2026).
Direktur Riset and Consulting Policy (RC-POL), Ardi Firdiansyah, memaparkan hasil survei pasca Pemilu Serentak 2024 yang menunjukkan 100 persen pemilih Generasi Z di Jawa Timur mengakses informasi politik melalui media sosial.
Menurutnya, TikTok menjadi platform paling dominan dengan porsi 48 persen. Selanjutnya Instagram 25 persen, X (twitter) 21 persen, YouTube 4 persen, serta Facebook dan WhatsApp masing-masing 1 persen.
“Kondisi ini menegaskan bahwa demokrasi digital sudah menjadi kenyataan. Kampanye politik ke depan tidak bisa lagi bergantung pada baliho atau poster fisik, tetapi harus beradaptasi dengan ruang digital,” ujar Ardi.
Media Sosial Opsi Paling Efektif
Menurutnya, media sosial tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga ruang diskusi, pertukaran gagasan, hingga pembentukan opini publik. Namun, demokrasi digital juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam membentuk preferensi politik yang matang.
Ardi menjelaskan, karakter politik Generasi Z cenderung responsif terhadap isu yang sedang menjadi perbincangan. Mereka memilih secara rasional dengan melihat program kerja, tetapi juga emosional karena faktor kedekatan dengan figur tertentu.
“Karena itu, literasi politik menjadi kunci agar partisipasi politik Gen Z tidak berhenti pada tren sesaat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, menegaskan bahwa pemilu tetap menjadi fondasi utama demokrasi, termasuk dalam era demokrasi digital. Ia menilai tantangan pemilu ke depan tidak hanya soal teknis, tetapi juga integritas.
“Negara tidak bisa disebut demokratis tanpa pemilu yang berintegritas. Tantangan kita masih besar, mulai dari politik uang hingga tingginya kompetisi antarcalon,” ujar Heroik.
Perlunya Pemisahan Pemilihan
Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem pemilu tanpa menghapus mekanisme pemilihan langsung, terutama pemilihan kepala daerah. Salah satu gagasannya adalah pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah agar perhatian publik tidak terpusat pada pemilihan presiden semata.
“Selama ini publik terlalu fokus pada pilpres, sementara pemilihan legislatif kurang mendapatkan perhatian seimbang. Padahal kualitas kebijakan tak bisa lepas dari peran legislatif,” tuturnya.
Heroik juga mendorong penyederhanaan tahapan pemilu. Misalnya mulai dari percepatan penetapan partai politik peserta pemilu, pendaftaran pemilih, hingga efisiensi proses pemungutan dan penghitungan suara.
Melalui forum akademik ini, UMM berharap mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna aktif media sosial, tetapi juga aktor demokrasi digital yang kritis dan bertanggung jawab. Dengan begitu, Generasi Z diharapkan mampu mengawal demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029 yang lebih berkualitas dan berintegritas.
