MAKLUMAT — Pakar Diplomasi dan Politik Luar Negeri dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Ratih Herningtyas SIP MA, menyoroti keputusan Amerika Serikat (AS) menarik diri dari puluhan organisasi internasional serta menghentikan pendanaan terhadap berbagai badan di PBB maupun non-PBB, yang tertuang dalam memorandum yang diteken Presiden Donald Trump pada 7 Januari 2026 lalu.
Ratih menilai keputusan tersebut semakin mencerminkan arah kebijakan luar negeri AS yang kian bersifat unilateral di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Diketahui, memo tersebut membuat pemerintah AS mengarahkan penarikan partisipasi dan pendanaan dari total 66 organisasi internasional, yang terdiri atas 31 entitas berafiliasi dengan PBB serta 35 organisasi non-PBB yang dinilai “bertentangan dengan kepentingan nasional” Washington.
“Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika semakin didominasi oleh prinsip America First dan cenderung mengabaikan mekanisme kerja sama multilateral yang telah dibangun selama puluhan tahun,” ujar Ratih, dikutip dari laman resmi UMY, Senin (12/1/2026).
Kebijakan penarikan AS dari berbagai organisasi internasional, menurut Ratih, tidak semata-mata didorong oleh upaya penghematan anggaran. Lebih dari itu, langkah tersebut mencerminkan ketidaksesuaian antara prioritas pemerintahan Trump dengan agenda global, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, serta kerja sama transnasional.
“Banyak organisasi yang ditinggalkan berkaitan dengan isu lingkungan, pembangunan berkelanjutan, migrasi, dan hak asasi manusia, isu-isu yang selama ini menjadi titik temu dalam diplomasi multilateral,” katanya.
“Amerika Serikat tampak memilih mengejar kepentingan nasionalnya secara sepihak, terlepas dari konsekuensi kerja sama global,” sambung dosen Hubungan Internasional UMY itu.
Lebih lanjut, Ratih menilai bahwa penarikan dukungan dan pendanaan AS akan berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap agenda PBB dan badan internasional lainnya. Pasalnya, Negeri Paman Sam itu selama ini dikenal sebagai salah satu donor terbesar dalam berbagai program internasional.
“Tanpa komitmen finansial Amerika, banyak program strategis global terutama yang berkaitan dengan iklim, kesehatan, dan pembangunan akan menghadapi hambatan. Ini juga dapat melemahkan posisi PBB sebagai forum utama kerja sama internasional,” jelasnya.
Lebih jauh, Ratih mengingatkan dampak kebijakan luar negeri yang bersifat unilateral tidak hanya terbatas pada persoalan teknis anggaran, tetapi juga menyentuh prinsip dasar diplomasi global.
Ketika negara adidaya seperti Amerika Serikat mulai meragukan kerja sama multilateral, lanjut Ratih, hal tersebut berpotensi menggerus semangat solidaritas global.
“Kebijakan semacam ini bisa menginspirasi negara lain untuk keluar dari komitmen multilateral, yang pada akhirnya merusak tatanan kerja sama global,” sorotnya.
“Ini bukan hanya soal kepentingan satu negara, tetapi tentang bagaimana kita menyelesaikan tantangan bersama,” tandas Ratih.
