MAKLUMAT — Kerusuhan di Iran telah menewaskan lebih dari 500 orang. Data tersebut disampaikan sebuah kelompok hak asasi manusia sebagaimana dilaporkan Reuters pada Ahad (11/1/2026), di tengah meningkatnya ketegangan politik dan keamanan di Republik Islam tersebut.
Situasi kian memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melakukan intervensi jika pemerintah Iran menggunakan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. Pemerintah Iran pun merespons dengan ancaman akan menargetkan pangkalan militer AS di kawasan jika intervensi benar-benar dilakukan.
BBC melaporkan konteks politik kerusuhan tersebut. Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei menyebut pengunjuk rasa anti-pemerintah sebagai “pembuat onar”, sementara Presiden AS Donald Trump mengancam akan melakukan intervensi dan mengatakan militer AS sedang mempertimbangkan “opsi yang sangat kuat”.
Iran juga menuduh para pengunjuk rasa didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Protes ini disebut sebagai yang paling luas sejak pemberontakan tahun 2022 yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Pada peristiwa itu, lebih dari 550 orang tewas dan sekitar 20.000 orang ditahan.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi seperti dilansir Al Jazeera telah memperingatkan Amerika Serikat bahwa negaranya siap berperang jika Washington ingin “mengujinya”. Peringatan tersebut disampaikan setelah Trump mengancam akan mengambil tindakan militer sebagai respons atas tindakan keras Iran terhadap protes anti-pemerintah.
Araghchi mengatakan bahwa saluran komunikasi dengan AS tetap terbuka di tengah kerusuhan yang berlangsung, namun menegaskan bahwa negaranya “siap untuk semua opsi”. Ia mengklaim Iran kini memiliki “kesiapan militer yang besar dan luas” dibandingkan dengan perang 12 hari tahun lalu.
Komentar itu menyusul pernyataan Trump pada Ahad (11/1/2026), di tengah protes nasional di Iran yang dipicu masalah ekonomi dan kemudian meluas menjadi tuntutan perubahan sistemik. Trump mengatakan sedang mempertimbangkan “opsi-opsi yang kuat” terhadap Iran, termasuk potensi tindakan militer.
Trump, yang baru-baru ini memerintahkan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam sebuah operasi Pasukan Khusus AS, menyebut sebuah pertemuan sedang dipersiapkan dengan Teheran untuk merundingkan program nuklir Iran, “tetapi kita mungkin harus bertindak karena apa yang terjadi sebelum pertemuan tersebut.”
“Jika Washington ingin menguji opsi militer yang telah mereka uji sebelumnya, kami siap untuk itu,” kata Araghchi, seraya menambahkan bahwa ia berharap AS akan memilih “opsi yang bijaksana”, yakni dialog. Ia juga memperingatkan tentang “mereka yang mencoba menyeret Washington ke dalam perang demi melayani kepentingan Israel.”
Dalam wawancara itu, Araghchi menyinggung meningkatnya jumlah korban jiwa dan mengulangi pernyataannya bahwa “elemen teroris” telah “menyusup ke kerumunan pengunjuk rasa dan menargetkan pasukan keamanan serta demonstran.” Iran menuduh AS dan Israel memprovokasi kerusuhan selama dua pekan terakhir.
Media pemerintah melaporkan lebih dari 100 personel keamanan tewas dalam beberapa hari terakhir, sementara aktivis oposisi menyebut jumlah korban lebih tinggi dan mencakup ratusan pengunjuk rasa. Al Jazeera menyatakan belum dapat memverifikasi angka-angka tersebut secara independen.
Arus informasi dari Iran terhambat akibat pemadaman internet sejak Kamis. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan layanan akan dipulihkan dengan koordinasi bersama aparat keamanan. Pemantau NetBlocks melaporkan pada pukul 16.29 GMT hari Senin bahwa Iran telah offline selama 96 jam.
Kemlu Siaga
Merespons perkembangan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Teheran menyatakan terus memantau secara ketat situasi keamanan di Iran serta kondisi warga negara Indonesia (WNI).
Berdasarkan komunikasi KBRI Teheran dengan para WNI di berbagai wilayah Iran, kota-kota simpul komunitas WNI seperti Qom dan Isfahan dilaporkan relatif kondusif dan tidak mengalami gangguan keamanan signifikan.
“WNI di Iran sebagian besar berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa di berbagai lembaga pendidikan, khususnya di Kota Qom,” demikian keterangan KBRI Teheran.
Hingga Senin (12/1), berdasarkan asesmen situasi di lapangan, KBRI menyatakan belum diperlukan langkah evakuasi. Namun, persiapan antisipatif tetap dilakukan sesuai rencana kontigensi untuk menghadapi kemungkinan eskalasi.
KBRI Teheran mengimbau seluruh WNI agar meningkatkan kewaspadaan, memantau informasi dari sumber resmi, menghindari pusat demonstrasi dan kerumunan massa, serta menjaga komunikasi aktif dengan KBRI.
WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Iran juga diimbau menunda keberangkatan hingga situasi dinyatakan kondusif. ***
