MAKLUMAT — Kita harus memberi apresiasi. Negara semakin sigap hadir di tengah masyarakat miskin. Pemerintah memperluas bantuan sosial, meluncurkan intervensi pendidikan seperti Sekolah Rakyat, dan secara terbuka mengakui tanggung jawab atas ketertinggalan sebagian warga.
Langkah ini patut diapresiasi. Namun pada saat yang sama, negara lupa pada satu kelompok besar dan seolah luput dari perhatian kebijakan: yakni kelas menengah.
Kelas menengah selama ini disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Jumlah mereka diperkirakan 50 juta dan diprediksi stagnan pada kisaran 48 juta pada 2025. Mereka menggerakkan konsumsi domestik, menghidupkan sektor jasa dan pariwisata, serta menjaga stabilitas sosial.
Mereka bukan penerima bantuan sosial. Mereka juga bukan kelompok elite yang kebal krisis. Mereka bekerja, membayar pajak, mencicil rumah, menyekolahkan anak, dan berharap negara menciptakan lingkungan yang adil agar jerih payah mereka tidak tergerus.
Secara umum, kelas menengah mencakup kelompok dengan pengeluaran sekitar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan nasional, atau sekitar Rp2,1 juta hingga Rp10,3 juta per kapita per bulan pada 2025. Di kota-kota besar, rentang itu bahkan lebih sempit: menengah bawah hidup di kisaran Rp3,5–7 juta, sementara menengah atas berada di Rp7–15 juta. Mereka berasal dari profesi guru, PNS, manajer, profesional, hingga pemilik UMKM yang mapan.
Namun justru kelompok inilah yang kini paling rentan. Inflasi terus menggerus pendapatan riil. Biaya perumahan, pendidikan, dan kesehatan naik lebih cepat daripada gaji. Utang konsumtif meningkat bukan untuk ekspansi produktif, tetapi sekadar untuk mempertahankan standar hidup. Data yang disajikan Gemini AI menunjukkan jumlah kelas menengah menyusut, sementara kelompok “calon kelas menengah” dan “rentan miskin” justru membesar.
Tekanan ini tampak nyata dalam data ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 79.302 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari–November 2025. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jawa Tengah mencatat 10.995 pekerja ter-PHK, disusul Jawa Barat 9.494 orang dan Banten 4.267 orang. Sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan menjadi penyumbang terbesar.
Kemnaker menjelaskan lonjakan PHK terjadi akibat penurunan pasar industri, perubahan model bisnis, serta persoalan hubungan industrial. Beberapa bulan, seperti Februari 2025, bahkan mencatat lonjakan tajam dibanding tahun sebelumnya. Data di atas diperoleh dengan bantuan AI dari Portal Satu Data Ketenagakerjaan RI, Databoks Katadata, dan DetikFinance.
Artinya jelas: negara berhasil menahan kemiskinan ekstrem, tetapi gagal menahan erosi kelas menengah.
Dalam konteks ini, peresmian 166 Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kabar baik sekaligus pengingat tentang arah kebijakan yang timpang. Negara berani hadir bagi yang paling miskin — sebuah langkah moral dan politik yang penting — tetapi belum menunjukkan keberanian yang sama untuk melindungi kelas menengah dari kemerosotan.
“Bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri, tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim, kita bikin sekolah yang terbaik. Sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” ujar Presiden di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026.
Presiden menyampaikan pesan empati yang kuat kepada para siswa Sekolah Rakyat. “Hormati orangtuamu, kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orangtuamu. Jangan pernah kau malu. Mereka lebih mulia dari orang-orang pintar tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa,” kata Presiden seperti disiarkan laman Presiden RI.
Presiden juga mengakui keterbatasan negara, sekaligus menegaskan tekad untuk memperbaikinya.
“Kalau dia belum mampu bukan salah dia, bukan salah orangtuamu. Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat. Tapi kita akan berjuang keras, kita berjuang keras supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
Namun justru di sinilah pertanyaan besarnya muncul: bagaimana dengan mereka yang tidak miskin, tetapi juga tidak cukup kuat untuk bertahan? Mereka tidak berhak atas bantuan, tetapi juga tidak cukup aman dari guncangan ekonomi. Mereka menopang negara hari ini, tetapi perlahan kehilangan pijakan untuk esok hari.
Negara tampak lebih fokus membangun tangga bagi yang paling bawah, tetapi lupa memperkuat lantai tempat mayoritas berdiri. Padahal jika lantai itu rapuh, semua akan tergelincir bersama.
Keadilan sosial bukan hanya soal mengangkat yang paling miskin. Keadilan sosial juga berarti memastikan mereka yang sudah berdiri tidak didorong jatuh. Tanpa kebijakan yang melindungi daya beli kelas menengah — mulai dari sistem pajak yang adil, perumahan terjangkau, pendidikan berkualitas, hingga layanan kesehatan yang tidak memiskinkan — negara berisiko membentuk masyarakat yang ekstrem: sedikit kaya, banyak rentan.
Sekolah Rakyat adalah langkah maju. Namun langkah ini belum cukup. Jika negara ingin stabil secara ekonomi dan dewasa secara sosial, maka keberanian politik tidak boleh berhenti pada keberpihakan kepada yang miskin.
Negara juga harus hadir untuk menjaga yang menengah — sebelum mereka turun, dan sebelum beban itu kembali jatuh ke negara dalam bentuk kemiskinan baru.***
