MAKLUMAT — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menetapkan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania sebagai kelompok “teroris,” yang menandai eskalasi signifikan dalam langkah Washington menekan kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan kepentingan Israel di panggung global.
Keputusan tersebut diumumkan pada Selasa (13/1/2026) waktu setempat sebagai tindak lanjut dari perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang menginstruksikan jajarannya untuk memasukkan Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar hitam organisasi terlarang.
Departemen Keuangan AS secara khusus melabeli cabang Ikhwanul Muslimin di Yordania dan Mesir sebagai “Teroris Global yang Ditentukan Secara Khusus”. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS memberikan status yang lebih berat kepada cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon dengan menetapkannya sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO), yang memberi kewenangan hukum lebih luas bagi AS untuk melakukan penindakan.
Pemerintahan Trump beralasan bahwa organisasi-organisasi tersebut mendukung Hamas dan menjalankan aktivitas yang dinilai merugikan kepentingan Israel di kawasan Timur Tengah.
“Cabang-cabang Ikhwanul Muslimin berpura-pura menjadi organisasi sipil yang sah, padahal di balik layar, mereka secara eksplisit dan antusias mendukung kelompok teroris seperti Hamas,” bunyi pernyataan resmi Departemen Keuangan AS, dikutip dari CNBC Indonesia.
Dengan penetapan ini, setiap pihak di AS yang memberikan dukungan material kepada organisasi tersebut dapat dijerat hukum. Pemerintah AS juga menjatuhkan sanksi ekonomi ketat untuk memutus aliran pendanaan mereka. Khusus untuk cabang di Lebanon yang berstatus FTO, para anggotanya dilarang keras memasuki wilayah Amerika Serikat.
Respons Keras Ikhwanul Muslimin
Ikhwanul Muslimin Mesir langsung merespons keras kebijakan tersebut. Salah Abdel Haq, pejabat pemimpin umum Ikhwanul Muslimin Mesir, menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk melawan keputusan AS yang dinilai merugikan jutaan umat Muslim di seluruh dunia.
“Penetapan ini tidak didukung bukti kredibel dan mencerminkan tekanan luar negeri dari Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel, alih-alih penilaian objektif terhadap kepentingan AS,” tegasnya kepada Al Jazeera.
Respons Mesir dan Lebanon
Mesir, yang sejak kudeta militer 2013 telah melarang Ikhwanul Muslimin, justru menyambut baik keputusan Washington. Kementerian Luar Negeri Mesir menilai langkah AS sebagai bagian penting dalam menghadapi ekstremisme. “Ini adalah langkah krusial dalam menghadapi ideologi ekstremis yang mengancam stabilitas kawasan,” tutur lembaga tersebut.
Sikap berbeda ditunjukkan kelompok Al Jamaa Al Islamiya di Lebanon yang menegaskan bahwa mereka merupakan gerakan politik resmi yang beroperasi sesuai hukum Lebanon.
“Langkah AS murni bermotif politik untuk melayani kepentingan pendudukan Israel yang tengah melancarkan agresi di Gaza dan Lebanon,” tegas kelompok itu.
Kebijakan Presiden Trump ini juga memicu dampak di dalam negeri AS. Gubernur dari Partai Republik di Texas dan Florida bergerak cepat dengan menetapkan Council on American-Islamic Relations (CAIR), organisasi hak sipil Muslim terbesar di AS, sebagai kelompok teroris dengan dalih terafiliasi Ikhwanul Muslimin.
Menanggapi hal tersebut, CAIR membantah keras tudingan itu dan menempuh jalur hukum. “Kami membantah keras tuduhan tersebut dan telah melayangkan gugatan hukum terhadap pemerintah negara bagian Florida dan Texas atas pencemaran nama baik dan diskriminasi,” tandasnya.
Sekilas Ikhwanul Muslimin
Dilansir dari berbagai sumber, Ikhwanul Muslimin atau dalam Bahasa Indonesia berarti persaudaraan muslim, merupakan organiasi Islam transnasional yang didirikan oleh Hassan Al Banna di Mesir pada tahun 1928 silam.
Ikhwanul Muslimin berkembang dari sekadar organisasi dakwah sosial menjadi kekuatan politik besar di Mesir, yang bahkan mampu memenangkan Pemilu Presiden pada tahun 2012 silam, melalui Muhammad Mursi, meskipun akhirnya digulingkan.
Organisasi ini berkembang cukup pesat dan mampu memiliki jaringan politik serta sosial yang luas di Timur Tengah. Di Yordania, sayap politik Ikhwanul Muslimin juga bahkan baru saja memenangkan 31 kursi parlemen pada Pemilu 2024 lalu. Namun, pemerintah Yordania telah melarang organisasi tersebut pada tahun lalu dengan tuduhan rencana sabotase.
