MAKLUMAT — Bupati Pati Sudewo menjadi sorotan publik setelah keluar dari area pemeriksaan usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (19/1/2026) malam. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Sudewo dilaporkan meninggalkan lokasi pemeriksaan melalui pintu belakang dan diteriaki “koruptor” oleh warga.
Detik-detik bupati Sudewo keluar dari Polres Kudus lewat pintu belakang dan OTW KPK RI Kesandung hampir jatuh pic.twitter.com/juhbfy7zjJ
— Info Jateng (@Jateng_Twit) January 19, 2026
Video tersebut diunggah akun X @Jateng_Twit. Dalam rekaman itu, terdengar suara teriakan bernada kecaman, termasuk kalimat berbahasa Jawa, “Malang-malang putung, wayahe Sudewo digulung, koruptor.” Unggahan tersebut juga menyebut Sudewo sempat hampir terjatuh saat berjalan keluar menuju kendaraan yang membawanya ke lokasi berikutnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemeriksaan awal terhadap Sudewo tidak dilakukan di Polres Pati, melainkan di Mapolres Kudus. Tim penyidik KPK meminjam fasilitas Ruang Intel Satreskrim Polres Kudus untuk melakukan pemeriksaan pasca-OTT yang dilakukan di Pati.
Sudewo diketahui tiba di Mapolres Kudus sekitar pukul 03.30 WIB pada Senin dini hari. Ia kemudian menjalani pemeriksaan intensif selama hampir 24 jam. Sudewo baru keluar dari Mapolres Kudus pada pukul 23.40 WIB, Senin malam, di tengah penjagaan ketat aparat kepolisian.
Setelah pemeriksaan di Polres Kudus selesai pada Selasa dini hari (20/1/2026), Sudewo dilaporkan langsung dibawa menuju Semarang. Dari sana, ia dijadwalkan diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Lolos Pemakzulan
Penangkapan ini menjadi babak baru dari dinamika politik panjang di Kabupaten Pati. Sebelumnya, pada 31 Oktober 2025, upaya pemakzulan terhadap Sudewo gagal setelah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pati menolak usulan tersebut. Dari tujuh fraksi di DPRD, enam fraksi menolak pemakzulan dan hanya Fraksi PDI Perjuangan yang menyetujui pencopotan Sudewo dari jabatannya.
Usulan pemakzulan kala itu dipicu oleh kebijakan kontroversial, terutama rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Kebijakan tersebut memicu gelombang protes besar sepanjang 2025, termasuk aksi massa pada 13 Agustus 2025 yang diikuti ribuan warga dan berujung ricuh dengan puluhan korban luka.
Meski rencana kenaikan PBB akhirnya dibatalkan dan DPRD hanya mengeluarkan rekomendasi perbaikan kinerja, desakan agar Sudewo mundur tak pernah surut. Gelombang protes tersebut kemudian berujung pada laporan masyarakat ke KPK.
Dalam OTT pada 19 Januari 2026, Sudewo diduga terjerat kasus suap pengisian perangkat desa (perades) tahun 2024. Sebelumnya, ia juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Hingga kini, KPK masih mendalami perkara tersebut. Penangkapan Sudewo sekaligus menandai titik balik dari rangkaian panjang konflik kebijakan, tekanan politik, dan kemarahan publik terhadap kepemimpinannya di Kabupaten Pati.***
