MAKLUMAT – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penegak hukum melakukan bersih-bersih di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menanggapi perintah tersebut, Center of Economic and Law Studies (Celios) mendesak Kejaksaan Agung memulai pemeriksaan dari mantan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai praktik korupsi yang melibatkan direksi BUMN tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan kementerian teknis. Karena itu, pemeriksaan harus dimulai dari pucuk pimpinan.
“Pemeriksaan seharusnya dimulai dari Erick Thohir sebagai mantan Menteri BUMN. Perilaku koruptif direksi tidak mungkin terjadi tanpa pengawasan atau pembiaran dari kementerian,” kata Bhima, Selasa (10/2/2026).
Bhima menyebut sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan BUMN karya patut dibongkar ulang. Banyak proyek merugi negara karena proses uji kelayakan yang dilakukan secara manipulatif sejak tahap perencanaan.
“Bongkar semua proyek infrastruktur yang merugi. Uji kelayakan banyak dimanipulasi, dan pengadaan barang serta jasa menjadi akar masalahnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo melontarkan peringatan keras kepada jajaran pimpinan BUMN dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Jawa Barat. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak. Siap-siap dipanggil Kejaksaan,” ujar Prabowo, Senin (2/2/2026).
Prabowo juga menepis anggapan bahwa komitmennya memberantas korupsi hanya sebatas retorika. Ia menegaskan aparat penegak hukum siap menindak siapa pun tanpa pandang jabatan.
“Jangan anggap ini cuma omongan di podium. Tunggu saja panggilan,” tandasnya.
