MAKLUMAT — Ketua PWM Jatim, Prof Sukadiono menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan dalam penyelenggaraan haji di lingkungan Muhammadiyah Jatim. Ia menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PWM Jatim di Gedung PWM Jatim, Surabaya, Ahad (15/2/2026).
“Kami melihat, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Muhammadiyah itu masih berjalan sendiri-sendiri, tergantung masing-masing kota. Kebijakan-kebijakannya juga berbeda,” ujarnya.
Ia menyatakan PWM Jatim menyambut baik pelaksanaan Rakorwil ini. Menurutnya, forum ini menjadi ruang untuk mendiskusikan sejumlah persoalan yang selama ini muncul dalam praktik di lapangan. Ia mendorong agar KBIHU PDM se-Jatim dapat memiliki kebijakan yang selaras, meski penyatuan secara nasional tidak mudah dilakukan.
Ia menilai, setidaknya di tingkat provinsi, penyamaan arah kebijakan masih sangat mungkin diwujudkan. Koordinasi antardaerah harus diperkuat agar pelayanan kepada jamaah berjalan lebih terukur dan seragam.
“Kalau saya usul nanti bagaimana di tingkat wilayah ini ada juga KBIHU PWM Jatim, yang nanti jadi panutan untuk KBIHU di daerah-daerah,” jelasnya.
Sukadiono menekankan, koordinasi menjadi kunci karena KBIHU, meski secara definisi belum termasuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), dalam implementasinya sudah menyerupai AUM. Karena itu, ia menilai perlu ada penyeragaman kebijakan sebagaimana yang berlaku pada AUM lainnya.
Leadership Pembimbing Haji
Ia kemudian menyoroti kualitas pembimbing haji. Menurutnya, pembimbing tidak cukup hanya memahami ilmu agama, tetapi juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. Ia mengaku pernah mengalami situasi ketika memimpin rombongan haji dan menghadapi jamaah yang melampaui batas arahan.
“Kalau pembimbing tidak punya kepemimpinan yang kuat, maka akan kesulitan memimpin jamaahnya nanti. Pimpinan rombongan itu nanti punya kewenangan untuk mengatur, bukan jamaah,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya manajemen administrasi yang tertata. Ia mendorong KBIHU meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, agar tidak tertinggal dalam pengelolaan data dan layanan jamaah.
Ia juga menilai pelaksanaan ibadah haji tidak pernah sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Meski perencanaan telah dilakukan dengan matang, pelaksanaan di lapangan kerap menghadirkan situasi di luar prediksi. Karena itu, ia meminta semua pihak bersikap bijak jika menghadapi persoalan.
“Pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenhaj, itu sudah mempersiapkan betul. Kalau ada kendala, itu tentu di luar ekspektasi. Tapi upaya persiapannya menurut saya sudah sangat matang,” ujarnya.
