MAKLUMAT — Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, menyebut rencana pengadaan Kampung haji di Makkah sebagai solusi jangka panjang dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan, serta kepastian akomodasi bagi jemaah haji asal Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam forum Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Lembaga Pengelolaan Haji dan Umroh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LPHU PWM) Jawa Timur, yang digelar di Surabaya pada Ahad (15/2/2026).
Muhadjir menjelaskan, saat ini akomodasi jemaah haji asal Indonesia masih tersebar di berbagai sektor pemondokan di Makkah, mulai dari Syisyah, Rawdhah, Jarwal, hingga Misfalah, dengan setiap sektor diperkirakan menampung sekitar 20 ribu jemaah.
Meskipun secara umum hotel dinilai memadai, ia menilai kondisi dan kualitasnya tidak seragam, sehingga sering menimbulkan persoalan teknis di lapangan. Atas dasar situasi itulah, ia berpendapat penting adanya kawasan khusus permanen yang terintegrasi.
Kampung Haji, kata Muhadjir, dirancang sebagai bagian dari reformasi tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia yang sedang diarahkan menuju profesionalisasi layanan, penguatan kepercayaan publik, serta efisiensi manajemen operasional.
Dengan adanya kawasan terpusat, pemerintah diharapkan dapat melakukan standarisasi layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta bimbingan ibadah secara lebih terkontrol dan terpadu.
Selain itu, lanjut Muhadjir, pengembangan ekosistem haji juga diarahkan pada kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, DPR, BPKH, dan organisasi masyarakat Islam guna meningkatkan kualitas pelayanan jemaah secara berkelanjutan. Kampung Haji diharapkan menjadi simpul utama integrasi layanan tersebut.
Rencana ini juga berkaitan dengan upaya memperpendek masa tinggal jemaah di Arab Saudi melalui penguatan infrastruktur dan sistem layanan, termasuk wacana penggunaan Bandara Thaif sebagai pintu masuk alternatif yang berpotensi mempercepat mobilitas jemaah.
“Dengan demikian, Kampung Haji bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi bagian dari transformasi besar penyelenggaraan haji Indonesia ke depan,” tandas Muhadjir, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menko PMK RI.
