MAKLUMAT — Sebanyak 23 kader lulusan Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN) angkatan pertama tahun 2025 yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah resmi dikukuhkan, Ahad (15/2/2026).
Prosesi pengukuhan dilangsungkan di Aula Gedung PP Muhammadiyah, dihadiri langsung Ketua PP Muhammadiyah Dr HM Busyro Muqoddas SH MHum, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Prof Dr phil Ridho Al-Hamdi MA, serta Direktur SKN Abdullah Sumarahadi.
Dikukuhkannya para kader alumni SKN tersebut diharapkan menjadi langkah strategis Muhammadiyah dalam menyiapkan pemimpin masa depan yang tidak hanya unggul, tetapi berintegritas dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.
Ketua PP Muhammadiyah, Dr HM Busyro Muqoddas SH MHum, menegaskan bahwa pendirian SKN dilatarbelakangi oleh keprihatinan Muhammadiyah terhadap fenomena krisis kepemimpinan di berbagai level, khususnya pada sektor politik kenegaraan. Dampaknya, masyarakat sipil kerap menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Dalam hal ini, kewajiban Muhammadiyah sebagaimana dipahami oleh LHKP berdasarkan berbagai kajian, salah satu langkah solutifnya adalah melahirkan pemimpin masa depan yang berintegritas, memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, serta memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat,” jelasnya.
“Untuk mewujudkan itu salah satunya melalui penyelenggaraan Sekolah Kepemimpinan Nasional (SKN),” sambung Busyro, yang juga merupakan anggota Dewan Pers periode 2025-2028.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan SKN 2025 lalu, para peserta dibelaki materi yang komprehensif, yang dipaparkan oleh para narasumber kompeten dari berbagai institusi, termasuk para pejabat negara seperti dari Polri dan BIN, hingga pejabat teras partai politik, serta para tokoh Muhammadiyah, akademisi, maupun praktisi lainnya.
Materi yang disampaikan, kata dia, mencakup Keislaman, Kemuhammadiyahan, serta kepemimpinan yang terintegrasi dengan komitmen kebangsaan. “Karena bagaimana pun Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari misi kebangsaan,” tandas Busyro.
Lebih lanjut, Busyro menyebut para kader lulusan SKN memiliki posisi strategis dalam mengurai sekaligus menawarkan solusi atas berbagai problem kebangsaan, seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, hingga krisis lingkungan. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut tidak mungkin diselesaikan hanya melalui jalur partai politik.
“Problem umat sekarang ini tidak bisa jika hanya disentuh dan diselesaikan lewat partai politik, mesti harus melibatkan lembaga-lembaga demokrasi,” kata pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Ia menambahkan, peran lembaga masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat secara luas.
“Kita ingin menolong dengan cara menyiapkan langkah-langkah secara strategis dan taktis, yaitu memberikan sumbangan kader-kader yang kita didik dari SKN,” kelakarnya.
Ke depan, Busyro berharap agar SKN dapat menjadi model kaderisasi kepemimpinan yang konsisten melahirkan pemimpin berintegritas dan berjiwa pengabdian. Baginya, harapan untuk Indonesia yang lebih baik akan selalu ada selama proses kaderisasi dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan.
Ia menandaskan agar kader-kader Persyarikatan tidak larut dalam pragmatisme politik. “Kita juga (harus) selalu korektif. Jangan sampai hanya larut dalam pragmatisme politik yang menghasilkan orang-orang yang dapat dibeli dengan harga yang murah, atau tidak ada harganya sama sekali,” tegas Busyro.
