MAKLUMAT – Penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah oleh Muhammadiyah pada Rabu, 18 Februari 2026 masih memunculkan diskusi masyarakat. Potensi perbedaan awal puasa dengan keputusan pemerintah masih menjadi perbincangan di media sosial.
Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan melalui Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang merujuk pada hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid. Dalam penetapan tersebut, Muhammadiyah menggunakan sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yakni sistem kalender Islam berbasis perhitungan astronomis global.
Pakar Ilmu Falak Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sarif, menjelaskan bahwa penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah merupakan hasil ijtihad berbasis metodologi ilmiah.
“Perbedaan penetapan awal Ramadan adalah bagian dari dinamika ijtihad umat Islam. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi tentang penggunaan metode,” ujarnya.
Pendekatan Dakwah Keilmuan
Menurutnya, KHGT dibangun atas prinsip kepastian astronomis. Sistem ini menetapkan awal bulan Hijriah apabila parameter ketinggian hilal minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat telah terpenuhi di mana saja di permukaan bumi setelah ijtimak.
Pada Ramadan tahun ini, parameter tersebut terpenuhi di wilayah Alaska, Amerika Serikat. Dalam konsep KHGT, ketika hilal telah memenuhi kriteria secara definitif di satu titik bumi, maka ketetapan awal bulan berlaku secara global.
“Ijtimak terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau sekitar 19.01 WIB. Setelah itu, di wilayah tertentu hilal sudah memenuhi parameter, sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya sebagai 1 Ramadan,” jelasnya.
Dipisahkan Letak Geografis
Namun, kondisi di Indonesia berbeda. Saat matahari terbenam pada 17 Februari 2026, posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk. Artinya belum memenuhi kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia.
Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama berpotensi menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026 setelah proses rukyat dan sidang isbat.
Sarif menegaskan bahwa kedua pendekatan memiliki dasar keilmuan masing-masing. Muhammadiyah menggunakan pendekatan hisab global berbasis kepastian astronomis, sedangkan pemerintah mengombinasikan hisab dan rukyat dalam batas wilayah Indonesia.
Ciptakan Narasi Satukan Ibadah
“Perbedaan ini murni perbedaan teknis dalam metodologi falak dan cakupan keberlakuannya, bukan perbedaan dalam akidah maupun esensi ibadah,” tegasnya.
Secara fikih, konsep dasar KHGT terletak pada konsep ittihad al-mathali’ atau kesatuan matlak global. Artinya, apabila hilal telah terbukti secara ilmiah di satu wilayah, maka umat Islam dapat mengikutinya secara bersama.
Di tengah potensi perbedaan awal puasa, ia mengajak masyarakat tetap menjaga ukhuwah dan menghormati keputusan otoritas masing-masing. “Yang terpenting adalah kualitas ibadah Ramadan dan menjaga persatuan,” pungkasnya.
