MAKLUMAT — Ramadan di Indonesia selalu saja menghadirkan kemeriahan. Tidak saja karena semangat ibadah puasa di dalamnya, tetapi riuh rendah soal metode penetapan awal bulan antara hisab dan rukyat.
Muhammadiyah telah mengadopsi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) untuk menggantikan metode hisab wujudul hilal yang telah digunakan bertahun-tahun demi mewujudkan satu hari satu tanggal untuk seluruh umat Islam di dunia. Wujudul hilal yang bersifat lokal digantikan hisab KHGT yang bercorak global.
Meski demikian, kritik tetap saja meluncur, khususnya dikaitkan dengan visi penyatuan tanggal. Sebab di antara negara-negara yang mengadopsi KHGT pun bisa berbeda satu sama lain. Penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah Muhammadiyah misalnya, nyatanya berbeda dengan Turki.
Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 M sebagaimana tercantum dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.
Sementara Turki, Negeri Dua Benua itu, menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah sehari setelah Muhammadiyah, kendati sama-sama mengadopsi KHGT. Muhammadiyah menjadikan data yang memenuhi kriteria posisi hilal di wilayah Alaska, bagian utara Amerika Serikat, sedangkan Turki mengabaikannya.
Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhamad Rofiq Muzakkir mengakui sempat terjadi perbedaan pendapat di internal terkait penetapan awal puasa. Ada satu individu yang berpendapat 1 Ramadan jatuh pada tanggal 19 Februari dan mempublikasikannya. Tetapi wajarnya sebuah organisasi, kata dia, keputusan resmi organisasilah yang menjadi rujukan. Dan, keputusan tersebut bukan tanpa dasar. “Yang kita jadikan pedoman untuk memulai puasa adalah tanggal 18,” kata Rofiq kepada Maklumat.id, Selasa (18/2/2026).
Perbedaan dengan Turki, menurut Rofiq, tidak bisa dilepaskan dari hasil Kongres Penyatuan Kalender Islam 2016 yang digelar di Turki. Forum tersebut tidak merinci aspek teknis yang sangat detail, termasuk kemungkinan kasus ekstrem seperti terpenuhinya kriteria visibilitas hilal di wilayah paling barat seperti Alaska.“Kongres 2016 tidak menyepakati hal-hal yang sangat teknis dan detail,” ujarnya.
Dorong Muhammadiyah Inisiasi Lanjutan Kongres 2016
Ia menyebut kasus Alaska sebagai titik kritis yang jarang terjadi sehingga tidak menjadi fokus pembahasan saat itu. Selain itu, ada perbedaan pendekatan dalam menghitung ketinggian hilal. Turki menggunakan pendekatan toposentrik, yaitu ketinggian bulan dihitung dari posisi pengamat di permukaan bumi. Muhammadiyah menggunakan pendekatan geosentrik, yakni ketinggian bulan dihitung dari pusat bumi. “Turki memegang toposentrik, Muhammadiyah geosentrik. Itu memang belum disepakati secara teknis,” jelasnya.
Terkait alasan Turki tidak memasukkan data dari Alaska, Rofiq menyebut terdapat interpretasi bahwa wilayah tertentu di Alaska memiliki kepadatan penduduk rendah. Muhammadiyah, kata dia, tidak mengembangkan interpretasi tersebut dalam penerapan kriterianya.
Ia menilai perbedaan ini lebih tepat dipahami sebagai persoalan teknis yang belum dirumuskan bersama secara rinci. Menurut dia, jika ingin mendorong penggunaan kalender hijriah global secara luas, diperlukan pertemuan lanjutan untuk menyepakati detail teknis, termasuk pengembangan perangkat lunak dan visualisasi yang mudah dipahami publik. ”Kalau Muhammadiyah serius, saya pikir seyogyanya menginisiasi pertemuan lanjutan. Undang semua negara yang mengadopsi KHGT,” tutur Rofiq.
