Said Abdullah Soroti Polemik Makan Bergizi Gratis, DPR Usul Blacklist Dapur MBG Nakal

Makan-bergizi-gratis

MAKLUMAT — Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, wajar jika publik memberi perhatian besar karena program ini menyasar puluhan juta anak Indonesia.

Said menyebut, peningkatan kualitas gizi anak merupakan agenda penting. Ia mengungkapkan prevalensi gizi kronis anak Indonesia masih sekitar 19 persen. Artinya, dari setiap 100 kelahiran, sekitar 19 anak mengalami gizi kronis. Angka ini tergolong menengah-tinggi karena standar WHO untuk kategori rendah berada di bawah 10 persen.

“Karena itu, intervensi melalui School Feeding Program seperti MBG patut didukung,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan, program makan sekolah telah diterapkan di berbagai negara seperti Jepang, Tiongkok, Finlandia, Norwegia, India, dan Brasil dengan hasil yang dinilai cukup sukses.

Meski demikian, Said menilai pelaksanaan MBG masih perlu perbaikan tata kelola. Tahun ini pemerintah menargetkan 35.270 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi. Sebagian besar dikelola masyarakat melalui yayasan maupun perorangan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat adalah langkah positif. Namun, ia mengingatkan adanya oknum pengelola dapur yang tidak mematuhi standar pelayanan dan menu gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca Juga  Membangun Budaya Malu: Senjata Lawan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola

Ia mengusulkan BGN membuat daftar hitam atau blacklist terhadap rekanan dapur yang melanggar ketentuan. “Bila perlu dibawa ke ranah hukum karena membahayakan anak-anak penerima manfaat,” tegasnya.

Selain itu, Said menyarankan evaluasi target 3.000 siswa per dapur. Ia mengusulkan cakupan diperkecil menjadi 1.500–2.000 siswa agar proses memasak dan distribusi lebih cepat serta menjaga higienitas makanan.

Ia juga mendorong pelibatan pemerintah daerah dan desa dalam pengawasan MBG. Menurutnya, BGN tidak memiliki struktur vertikal hingga tingkat bawah, sehingga peran pemda penting dalam memastikan kelayakan dapur dan kualitas makanan.

Said menegaskan, dengan pengawasan ketat dan tata kelola yang baik, Program Makan Bergizi Gratis dapat mencapai tujuan utamanya, yakni memperbaiki gizi anak Indonesia secara berkelanjutan.***