JK Tanggapi Prabowo Jadi Mediator Iran Versus AS-Israel: Niat Baik, Tapi Situasinya Terlalu Besar

JK tanggapi Prabowo

MAKLUMAT — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang disebut ingin mengambil peran sebagai mediator untuk meredakan konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel.

Menurut JK, gagasan tersebut pada dasarnya merupakan niat baik untuk menurunkan tensi global. Namun, ia menilai konteks krisis yang tengah berlangsung jauh lebih kompleks dan tidak sederhana.

“Ya niat, rencana itu baik saja. Tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Palestina dengan Israel saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat Amerika,” ujar JK kepada wartawan di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Ahad (1/3).

JK mengingatkan bahwa konflik Palestina–Israel yang telah berlangsung puluhan tahun hingga kini belum menemukan solusi permanen. Dinamika global, menurutnya, banyak dipengaruhi oleh kepentingan dan posisi Amerika Serikat.

Karena itu, upaya mempertemukan pihak-pihak yang tidak berada pada posisi setara di meja perundingan akan menjadi tantangan berat.

Ia juga menyinggung pengalaman Indonesia yang pernah terikat perjanjian yang dinilai tidak seimbang. Hal tersebut, kata JK, menjadi gambaran betapa sulitnya bernegosiasi secara setara dengan negara adidaya seperti AS.

Baca Juga  Kabarkan Kondisi WNI Aman dan Terkendali, IPI Iran Kecam Serangan Israel

Selain aspek diplomasi, JK mengingatkan potensi dampak konflik Iran dengan AS-Israel terhadap Indonesia. Ia memperkirakan kenaikan harga minyak dunia menjadi efek paling cepat terasa. Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dari Timur Tengah berisiko menghadapi gangguan pasokan.

“Masalahnya ya, kita biasanya mengimpor minyak dari Timur Tengah karena kita kekurangan. Sekarang pasti setop,” ujarnya.

JK juga menyoroti potensi terganggunya rantai logistik antara Timur Tengah dan Indonesia. Kondisi tersebut dapat berdampak pada mobilitas warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk jemaah umrah.

Di sisi lain, jalur perdagangan Indonesia ke Eropa berpotensi tersendat akibat meningkatnya kewaspadaan global. Eskalasi konflik di Timur Tengah dinilai dapat memicu ketidakpastian ekonomi yang lebih luas.

Pernyataan JK menegaskan bahwa meskipun diplomasi tetap penting, Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif menghadapi dampak ekonomi dan energi dari konflik global yang terus memanas.

Ketegangan Iran–AS-Israel bukan hanya persoalan geopolitik, tetapi juga berpotensi berdampak langsung pada stabilitas harga energi, perdagangan, serta mobilitas warga Indonesia di luar negeri.