MAKLUMAT – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono meninjau langsung Jembatan Sentong yang ambles pada 23 Februari 2026 lalu. Ia pun meminta penanganan jembatan penghubung Bondowoso–Jember itu dipercepat.
Jembatan terputus total setelah fondasi sisi hilir tergerus derasnya Sungai Sampean. Hampir sepertiga badan jalan longsor, memicu antrean panjang dan pengalihan arus, terutama menjelang Lebaran.
Di lokasi, Agung dan Satib memeriksa retakan dan penurunan badan jalan akibat erosi fondasi. Keduanya didampingi Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Jember, Tutug Putro.
Agung langsung menghubungi Kabid Bina Teknik Dinas PU Bina Marga Jatim, Netty Herawati, untuk memastikan percepatan penanganan.
“Ini sudah menjelang Lebaran. Material segera dikirim dan penanganan dipercepat,” ujar Agung, Rabu (4/3/2026).
Ia menekankan perbaikan darurat harus segera tuntas agar masyarakat dapat melintas aman saat arus mudik. Pemprov Jatim menyiapkan bantuan aspal drum, sementara koordinasi teknis terus dilakukan agar distribusi material lancar.
Agung juga meminta pemerintah kecamatan dan desa segera menyosialisasikan jalur alternatif kepada warga.
“Sampaikan ada pengalihan arus dan bantuan dari provinsi. Masyarakat harus tahu,” tegasnya.
Akibat amblesnya jembatan, kendaraan roda empat dan truk dialihkan ke jalur yang lebih sempit. Kemacetan tak terhindarkan pada jam sibuk. Warga menyebut kawasan tersebut memang rawan erosi saat debit sungai meningkat.
Pemprov Jatim bersama Pemkab Bondowoso dan BBPJN telah menurunkan tim teknis untuk memastikan kelayakan struktur. Pemasangan jembatan bailey sedang dipersiapkan guna memulihkan konektivitas sementara.
Sementara itu, Kepala UPT PJJ Jember, Tutug Putro, menjelaskan proyek penggantian jembatan sebenarnya siap berjalan.
“Desain selesai, lelang tuntas, pemenang sudah ada. Tinggal tanda tangan kontrak saat longsor terjadi,” ujarnya.
Setelah ambles, jembatan langsung ditutup total demi keselamatan. UPT PJJ bersama Pemkab Bondowoso menyusun skema pengalihan arus berdasarkan kelas kendaraan untuk mencegah konflik lalu lintas.
Menurut Tutug, pembangunan jembatan baru membutuhkan waktu sekitar delapan bulan karena dilakukan penggantian total.
“Ini bukan perbaikan ringan. Struktur harus kuat dan aman,” katanya.
Selama masa darurat, koordinasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk mengurai kemacetan.
“Konektivitas tidak boleh lumpuh. Semua keputusan berdasarkan kajian teknis, termasuk aspek geologi dan arus sungai,” pungkasnya.
