MAKLUMAT — Krisis iklim di Bali dinilai bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan hari ini. Para pemimpin agama, akademisi, hingga pegiat advokasi hukum kompak menyerukan langkah konkret lintas iman untuk merespons situasi tersebut.
Seruan itu mengemuka dalam forum “Memperkuat Peran Pemimpin Agama Lintas Iman dalam Menghadapi Krisis Iklim di Bali” yang diinisiasi GreenFaith Indonesia bersama 350.org dan mitra kampus di Denpasar.
Rektor Universitas Hindu Indonesia, Dr. Cokorda Gde Bayu Putra, menegaskan krisis yang terjadi bukan semata persoalan lingkungan, melainkan juga krisis kesadaran spiritual. “Ketika alam rusak, sesungguhnya yang tercederai bukan hanya tanah dan air, tetapi juga kesadaran kita sebagai manusia beragama,” ujarnya.
Ia menekankan, menjaga alam harus dipahami sebagai panggilan moral lintas iman. “Ukuran keberhasilan kita bukanlah seberapa tinggi gedung yang kita bangun, tetapi seberapa utuh keseimbangan yang mampu kita pertahankan untuk generasi mendatang,” tambahnya.
Dari perspektif ilmiah, perwakilan BMKG Bali, I Nyoman Gede Wiryajaya, memaparkan bahwa peningkatan suhu global berdampak langsung pada pola cuaca ekstrem.
“Secara ilmiah, kita melihat kecenderungan kejadian El Niño dan La Niña makin sering. Jika dulu siklusnya 3–7 tahun, kini bisa 2–5 tahun sekali. Ini berdampak pada anomali curah hujan, baik kekeringan ekstrem maupun hujan sangat lebat,” ujar Wiryajaya.
Ia menegaskan bahwa risiko bencana hidrometeorologi terus meningkat. “Ketika parameter-parameter ini bertemu—anomali suhu laut, perubahan pola angin monsun, dan peningkatan suhu global—risiko bencana hidrometeorologi meningkat. Artinya, kita harus meningkatkan kesiapsiagaan berbasis komunitas,” tegasnya.
Menurutnya, hampir seluruh bencana di Indonesia berkaitan dengan faktor hidrometeorologi. “Ini pesan penting: krisis iklim bukan ancaman jauh. Ia sudah hadir di sekitar kita,” katanya.
Dalam satu dekade terakhir, cuaca kian sulit ditebak, hujan turun lebih deras, musim kering terasa lebih panjang, dan bencana datang dengan intensitas yang meningkat.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan, sepanjang Januari–Oktober 2025 terjadi sekitar 50 kejadian bencana di Bali, yang didominasi banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Sebanyak 41 orang meninggal dunia, 18 orang luka-luka, dan 812 warga terdampak atau mengungsi. Kerugian ekonomi ditaksir mencapai ±Rp145,4 miliar, melonjak tajam dibandingkan 2024 yang mencatat 39 kejadian dengan estimasi kerugian ±Rp11,8 miliar.
Perwakilan LBH Bali, Rezky Pratiwi, S.H., mengingatkan bahwa krisis iklim juga menyentuh aspek keadilan dan kebijakan publik.
“Kita tidak bisa memisahkan bencana dari pilihan kebijakan energi dan tata kelola ruang. Ketergantungan pada energi fosil, alih fungsi lahan, dan pembangunan yang abai daya dukung lingkungan berkontribusi pada meningkatnya risiko bencana,” ujar Rezky.
Ia menegaskan, korban bencana memiliki hak atas perlindungan negara. “Korban bencana tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima bantuan. Mereka memiliki hak atas lingkungan hidup yang sehat dan atas kebijakan yang berpihak pada keselamatan publik,” katanya.
Direktur GreenFaith Indonesia, Hening Parlan, menyebut krisis iklim sebagai krisis moral yang menuntut respons berbasis iman.
“Iman tidak boleh berhenti pada ritual. Ia harus menjadi kekuatan yang melindungi manusia dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Jika bumi rusak, yang paling terdampak adalah mereka yang paling rentan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh tradisi agama memiliki landasan teologis untuk membela lingkungan. “Dalam Hindu ada Tri Hita Karana, dalam Islam ada konsep khalifah, dalam Kekristenan ada panggilan merawat ciptaan, dalam Buddhisme ada welas asih pada semua makhluk. Kita punya fondasi moral yang kuat. Tinggal keberanian untuk menyuarakannya,” katanya.
Perwakilan 350.org Indonesia, Sisilia Nurmala Dewi, menekankan pentingnya solidaritas lintas iman dalam isu yang melampaui sekat identitas.
“Krisis iklim tidak mengenal batas agama. Karena itu, solidaritas lintas iman menjadi kekuatan strategis. Rumah ibadah bisa menjadi pusat edukasi iklim, pusat mitigasi bencana, dan ruang solidaritas ketika krisis terjadi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti posisi Bali di mata dunia. “Jika Bali bisa menunjukkan praktik keadilan iklim berbasis komunitas, itu akan menjadi pesan kuat bagi dunia,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Dekornas Puskor Hindunesia, Ida Bagus K Susena, menegaskan komitmen organisasinya dalam advokasi lingkungan.
“Sejak 2003, kami terlibat dalam berbagai advokasi lingkungan, mulai dari penolakan Proyek Geotermal Bedugul, pemangkasan tebing di Uluwatu, eksploitasi kawasan suci Pulau Menjangan, konversi lahan produktif, reklamasi Teluk Benoa, KSPN Kawasan Suci Besakih, pembangunan Tol Mengwi–Gilimanuk, hingga eksploitasi kawasan konservasi Subak di Jatiluwih,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen agar pembangunan tidak mengorbankan keseimbangan alam dan ruang hidup masyarakat.
Pelatihan yang dipandu Syahrul Ramadhan, Circle Manager GreenFaith Indonesia, juga menekankan urgensi perubahan pendekatan gerakan lintas iman. “Gerakan lintas iman hari ini tidak lagi cukup di level koeksistensi—sekadar hidup berdampingan. Kita harus naik kelas ke ko-aksi, bergerak bersama untuk perubahan konkret,” katanya.
Ia menegaskan peran strategis pemimpin agama dalam membentuk kesadaran publik. “Apa yang disampaikan dari mimbar akan memengaruhi cara umat memandang bumi. Ketika pemuka agama berbicara tentang gaya hidup sederhana dan tanggung jawab ekologis, itu menjadi pendidikan publik yang sangat kuat,” sebut Syahrul.
Sebagai tindak lanjut, forum menyepakati pembentukan jejaring komunikasi lintas iman untuk keadilan iklim di Bali, sekaligus mendorong integrasi isu krisis iklim dalam dakwah, khotbah, serta pendidikan keagamaan.
Pesan yang mengemuka pun tegas: krisis iklim adalah panggilan moral bersama. Dan Bali, menurut para tokoh lintas iman itu, harus dijaga dengan iman yang berani dan tindakan yang nyata.
