MAKLUMAT – Setiap terjadi kemarau panjang, beberapa wilayah di Jawa Timur mengalami kekeringan. Krisis air bersih ini menjadi langganan setiap tahun.
Anggota DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas mendorong adanya kebijakan yang lebih fokus, permanen dan terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintah pusat.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pembangunan sumur artesis permanen yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa desa sekaligus.
“Sumur artesis dengan tandon besar bisa meng-cover beberapa desa. Ini solusi jangka panjang,”ujar Puguh, Rabu (1/4/2026).
Puguh Wiji Pamungkas, menilai persoalan ini bukan hal baru. Desa-desa yang terdampak merupakan wilayah langganan kekeringan yang setiap tahun menghadapi situasi serupa.
“Lokusnya itu-itu saja, berulang setiap musim kemarau. Selalu terjadi krisis air, terutama air bersih,” ujar Puguh.
Sekretaris FPKS DPRD Jatim ini juga menyinggung terkait pola penanganan yang selama ini masih bersifat darurat, seperti distribusi air bersih menggunakan tangki. Menurutnya, langkah tersebut tidak menyelesaikan akar masalah.
“Jangan tiap tahun hanya kirim tangki air. Harus ada solusi permanen,” tegasnya.
Puguh mencontohkan kawasan Malang Selatan, seperti Kalipare, Donomulyo hingga Gedangan, yang hampir selalu terdampak kekeringan. Ia menilai pemerintah daerah seharusnya sudah memiliki langkah antisipatif karena pola kejadian yang terus berulang.
“Karena ini kejadian berulang, seharusnya pemerintah daerah sudah punya solusi konkret, bukan reaktif,” sambungnya.
Wakil rakyat dari Dapil Malang Raya itu menyampaikan optimalisasi sumber mata air melalui pipanisasi juga dinilai menjadi opsi strategis. Dengan dukungan pompa dan jaringan distribusi, air dapat dialirkan langsung ke wilayah yang membutuhkan.
“Kalau ada sumber air, maksimalkan dengan pipanisasi. Lengkapi dengan pompa dan generator,” katanya.
Dari sisi anggaran, Puguh menyebut pembangunan satu sumur artesis berkisar Rp200-300 juta. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan klasterisasi desa terdampak berdasarkan tingkat keparahan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
“Didahulukan yang paling parah. Ini bisa jadi program berkelanjutan setiap tahun,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang kolaborasi pendanaan antara APBD dan APBN agar program penanganan kekeringan memiliki daya dukung yang kuat.
“Kalau ini dikerjakan serius dan kolaboratif, persoalan kekeringan tidak akan lagi jadi isu tahunan,” pungkasnya.
