MAKLUMAT — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi kendala dalam mengusut gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon Selatan karena akses ke lokasi kejadian masih terbatas.
Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric menyatakan investigasi forensik tengah disiapkan, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan faktor keamanan di zona konflik.
“Investigasi harus dilakukan secepat mungkin, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas karena dilakukan di wilayah konflik,” ujarnya, dikutip Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, misi UNIFIL memerlukan koordinasi khusus atau dekonflik agar tim penyelidik bisa memasuki area tanpa risiko tambahan.
“Kami tidak ingin tim investigasi justru berada dalam bahaya saat menjalankan tugasnya,” kata Dujarric.
Kepala Operasi Perdamaian PBB, Jean-Pierre Lacroix disebut berkomitmen mempercepat investigasi untuk memastikan fakta di lapangan, di tengah berbagai spekulasi mengenai pihak yang bertanggung jawab.
Sebelumnya, seorang prajurit TNI gugur akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon Selatan, Minggu (29/3/2026).
Sehari berselang, dua prajurit lainnya gugur dalam serangan terhadap konvoi logistik di wilayah Bani Hayyan, Senin (30/3/2026). Total tiga prajurit TNI gugur dalam rangkaian insiden di wilayah misi perdamaian UNIFIL tersebut.
Kendala akses ke lokasi kejadian menjadi tantangan serius dalam pengungkapan kasus ini.
Dalam konflik aktif, investigasi forensik sering kali terhambat oleh faktor keamanan dan politik. Kondisi ini berisiko memperlambat pengungkapan fakta, bahkan membuka ruang spekulasi yang semakin liar.
Lebih jauh, keterlambatan investigasi dapat memicu risiko impunitas, di mana pihak yang bertanggung jawab sulit diidentifikasi atau tidak tersentuh proses hukum internasional.
Sementara tekanan global terhadap UNIFIL dan PBB akan semakin besar untuk memastikan transparansi. Kredibilitas misi perdamaian sangat bergantung pada kemampuan mengungkap insiden seperti ini secara objektif dan cepat.
Jika investigasi berlarut, bukan hanya keadilan bagi korban yang terancam, tetapi juga kepercayaan dunia terhadap sistem keamanan internasional.***
