MAKLUMAT – Kebijakan agresif Donald Trump memicu turbulensi politik di dalam negeri Amerika Serikat (AS). Gelombang protes kini bertransformasi menjadi desakan formal pemakzulan seiring memanasnya konflik militer antara Washington dan Teheran.
Laporan terbaru Newsweek mengungkap fakta mengejutkan, 52 persen pemilih terdaftar kini mendukung pencopotan Trump dari kursi kepresidenan. Angka ini melampaui kelompok penolak yang bertahan di posisi 40 persen. Menariknya, arus perlawanan ini mulai merembes ke internal Partai Republik, dengan satu dari tujuh kadernya ikut menyuarakan persetujuan pemakzulan.
Presiden Free Speech For People, John Bonifaz menyebut fenomena ini sebagai anomali politik yang langka. “Perubahan sikap publik terjadi sangat cepat, bahkan jauh lebih progresif ketimbang saat kasus Richard Nixon dahulu,” tegasnya dalam konferensi pers bersama firma jajak pendapat Celinda Lake, dikutip Jumat (10/4/2026).
Retorika “Kiamat” yang Membakar Popularitas
Anjloknya tingkat persetujuan (approval rate) Trump ke angka 39 persen berakar pada retorika perang yang ekstrem. Pada 7 April lalu, Trump sempat melontarkan ancaman bahwa “peradaban akan mati” jika Iran nekat menutup Selat Hormuz.
Meski gencatan senjata dua pekan berhasil meredakan ketegangan, publik telanjur skeptis. Pemilih independen, yang kerap menjadi penentu, kini condong mendukung pemakzulan dengan porsi mencapai 55 persen.
Manuver di Capitol Hill
Tekanan publik ini segera disambut oleh elit Demokrat di Kongres. Anggota DPR dari Connecticut, John Larson secara resmi mengajukan pasal pemakzulan. Larson menuding Trump telah mengabaikan konstitusi demi perang ilegal yang merugikan ekonomi keluarga Amerika dan merenggut nyawa warga sipil.
”Donald Trump telah melampaui batas toleransi. Perang ilegalnya di Iran tidak hanya memicu inflasi, tetapi membahayakan keamanan nasional secara fundamental,” tandas Larson lantang.
Trump merespons langkah tersebut dengan gaya sinisnya yang khas. Di hadapan pendukungnya dalam sebuah rapat umum, ia mencemooh upaya Larson sebagai manuver politik orang yang “tidak dikenal”.
Trump di Ujung Tanduk Moral, Tapi Aman di Parlemen
Meski sentimen publik menunjukkan kemarahan yang nyata, jalan menuju pemakzulan Trump secara de jure masih terjal. Struktur parlemen saat ini menjadi perisai terkuat sang presiden. Partai Republik masih menggenggam kendali mayoritas, baik di DPR maupun Senat.
Namun, angka survei ini adalah “lampu kuning” bagi stabilitas nasional AS. Tingginya angka penolakan dari pemilih independen menunjukkan bahwa retorika perang tidak lagi ampuh menjadi alat pemersatu nasional. Jika Trump terus mengedepankan otot militer di Iran, ia mungkin selamat di Senat, namun berpotensi kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya sendiri sebelum masa jabatannya berakhir.***
