MAKLUMAT — Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun menghadapi tekanan kenaikan harga energi global.
Hal itu ia sampaikan merespons usulan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), yang dalam beberapa pernyataannya mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM. JK menilai subsidi energi, khususnya BBM, dapat memperbesar defisit APBN dan menumpuk utang negara.
Wihadi menilai APBN tidak bisa dilihat semata dari sisi penerimaan dan belanja, melainkan juga sebagai instrumen stabilisasi untuk meredam gejolak eksternal agar tidak langsung membebani masyarakat.
Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga, sehingga ia menilai bahwa APBN masih mampu untuk menjadi shock absorber alias “meredam kejutan”.
“Fundamental ekonomi kita tetap terjaga, dengan inflasi yang terkendali di level 3,48 persen pada Maret 2026, pertumbuhan ekonomi Q4 2025 mencapai 5,39 persen, serta PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif,” ujarnya, dikutip laman resmi DPR RI pada Ahad (12/10/2026).
“Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber untuk menahan tekanan global, khususnya dari sektor energi, agar tidak langsung membebani masyarakat,” sambung Wihadi.
Secara fiskal, lanjut Wihadi, kondisi APBN masih dalam koridor aman dengan defisit terkendali serta rasio utang yang tetap pada level yang sehat. Menurutnya, hal itu memberikan ruang bagi pemerintah untuk menambah subsidi BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia.
“Kondisi APBN kita sehat, tercermin dari kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 yang mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen yoy. Dengan kinerja tersebut, APBN memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui refocusing, sehingga defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan pemerintah terkait langkah refocusing anggaran melalui efisiensi belanja non-prioritas guna menambah anggaran subsidi energi. Kebijakan itu dinilai penting agar tidak menimbulkan efek domino terhadap perekonomian.
“Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik,” tandasnya.
Sebab itu, politisi Partai Gerindra tersebut menilai kebijakan pemerintah menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah strategis dalam melindungi perekonomian nasional.
“Langkah yang diambil pemerintah bukan semata-mata tentang mencegah kenaikan harga BBM. Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN,” katanya.
Lebih jauh, Wihadi meminta agar semua pihak, termasuk JK, agar mempercayai kebijakan pemerintah yang memutuskan tidak menaikkan harga BBM. Menurutnya, keputusan itu merupakan langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat.
“APBN masih berjalan dengan baik dan justru keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM dapat menjaga daya beli dan potensi penerimaan negara,” tandasnya.
Tak cuma itu, ia juga mempertanyakan alasan JK mengusulkan kenaikan BBM. Menurutnya, usulan tersebut justru dapat mendorong pemerintah masuk dalam situasi yang lebih berat.
“Jadi hal yang mungkin perlu dilihat adalah pernyataan Pak JK untuk mendorong kenaikan harga BBM justru dapat mendorong pemerintah masuk ke dalam situasi yang lebih berat dalam menangani krisis ini, karena dapat mengakibatkan pelemahan perekonomian kita,” sorotnya.
Ia meminta JK agar kembali melihat postur APBN serta kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilainya terus membaik. Ia juga mengajak JK mengapresiasi program pemerintahan saat ini yang mulai dirasakan masyarakat.
“Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan kepada rakyat Indonesia, jadi saya kira sebelum melihat struktur APBN lebih baik Pak JK tidak berkomentar dulu,” pungkas Wihadi.
