MAKLUMAT – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) melayangkan catatan kritis terhadap wacana sistem “War Tiket” yang tengah digodok Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Kebijakan yang bertujuan memangkas antrean panjang ini dinilai berisiko menciptakan ketidakadilan sosial bagi jutaan calon jemaah.
Sekjen AMPHURI, Zaky Zakaria Anshary menegaskan pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan yang menyangkut ibadah jutaan rakyat. Meski mengapresiasi upaya mencari terobosan, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus berlandaskan asas keadilan dan kemaslahatan.
”Kebijakan ini perlu kajian mendalam. Jangan sampai mengabaikan prinsip keadilan bagi jemaah yang sudah sabar menunggu puluhan tahun,” tegas Zaky dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).
Ia mengunhkapkan AMPHURI menyoroti tiga persoalan krusial jika sistem ini dipaksakan. Pertama, hilangnya rasa keadilan lkarena jutaan jemaah yang telah menyetor biaya dan mengantre hingga 30-40 tahun akan merasa terkhianati oleh mereka yang bisa berangkat instan hanya karena menang “war”.
Kedua, terjadi kesenjangan ekonomi karena jemaah kurang mampu dipastikan kalah bersaing. Tanpa subsidi nilai manfaat, harga paket haji reguler diprediksi bakal melambung ke angka Rp90-100 juta.
Ketiga, nasib dana haji. Ini karena jika antrean dihapus, sistem setoran awal pun otomatis hilang. AMPHURI mempertanyakan nasib dana kelolaan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang selama ini menjadi tulang punggung subsidi haji.
Sebagai jalan tengah, terang Zaky, AMPHURI mengusulkan agar sistem “War Tiket” hanya diterapkan pada sisa kuota tahunan (sekitar 1.000-3.000 kursi) yang tidak terpakai akibat jemaah wafat atau sakit.
Skema lainnya adalah menggunakan kuota tambahan dari Arab Saudi sebagai pilot project tanpa mengganggu antrean reguler yang sudah ada. “Model ini sudah berjalan di Turki melalui sistem undian paralel, sehingga hak jemaah yang sudah mengantre tetap terlindungi,” tambah Zaky.
Semprot Wacana “War Tiket” Haji, Lukman Hakim: Negara Bukan Event Organizer!
Sementara itu, mantan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin juga melontarkan kritik keras terhadap wacana sistem “war tiket” haji yang digulirkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Pemerintah jangan mereduksi peran negara menjadi sekadar pengelola acara atau Event Organizer (EO) dalam urusan ibadah suci.
Lukman menegaskan tugas utama negara adalah menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, bukan menciptakan arena kompetisi bebas untuk mendapatkan kuota haji.
“Ketika kuota haji diperebutkan secara bebas seperti ‘war tiket’, lalu apa bedanya negara dengan event organizer?” tegasnya.
Mantan politisi PPP itu menilai skema “siapa cepat dia dapat” berpotensi besar menciptakan ketimpangan akses. Ia mengkhawatirkan jemaah yang secara finansial dan teknologi lebih siap akan dengan mudah menyerobot antrean, sementara prinsip pemerataan layanan ibadah bagi masyarakat kecil akan terabaikan.
Selain substansi kebijakan, Lukman juga menyentil gaya komunikasi publik Kemenhaj. Pemerintah jangan melempar wacana yang masih “mentah”. Ini karena hanya akan memicu kegaduhan dan membingungkan calon jemaah yang sudah mengantre puluhan tahun.
“Rencana perbaikan haji dimatangkan tertutup saja di internal pemerintah. Jangan melempar wacana mentah ke publik. Itu kontra-produktif dalam membangun kepercayaan masyarakat,” tukasnya.
