Perkuat Inklusivitas: Organisasi Penyandang Disabilitas Didorong Kuasai Strategi Komunikasi di Era Digital

Kegiatan Komunitas Belajar Komunikasi (KBK) yang digelar di Sidoarjo, Ahad (12/4/2026), yang turut menghadirkan para pegiat disabilitas, praktisi komunikasi, universitas, dan pakar kebijakan untuk merumuskan cara baru menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas di ruang publik. (Foto: Muni/ IST)

MAKLUMAT — Di tengah derasnya arus digital yang bergerak secepat kilat, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) tidak bisa lagi sekadar mengandalkan semangat dan kerja-kerja advokasi internal. Penguasaan strategi komunikasi yang solid serta pemanfaatan kanal digital kini menjadi senjata utama untuk menembus dinding stigma dan mempercepat terwujudnya Indonesia inklusif.

Pesan ini mengemuka dalam kegiatan Komunitas Belajar Komunikasi (KBK) yang digelar di Sidoarjo, Ahad (12/4/2026), yang turut menghadirkan para pegiat disabilitas, praktisi komunikasi, universitas, dan pakar kebijakan untuk merumuskan cara baru menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas di ruang publik.

“Strategi komunikasi yang efektif dan efesien adalah jembatan untuk mengubah persepsi masyarakat dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif,” kata Erix Hutasoit, Strategic Communication Manager Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), kemitraan pendidikan antara Australia dan Indonesia.

Menurut Erix, banyak OPDis telah melakukan kerja-kerja luar biasa, mulai dari advokasi kebijakan hingga pemberdayaan ekonomi. Namun, banyak keberhasilan tersebut belum masuk dalam pantauan publik dan pengambil kebijakan karena lemahnya manajemen komunikasi.

“Tanpa narasi yang kuat, perjuangan OPDis sering kali kesulitan mempengaruhi kebijakan dan  opini publik yang lebih luas. KBK kami desain sebagai ruang bagi OPDis untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan strategi komunikasi yang efektif dan efisien,” sorotnya.

Baca Juga  Menaker Tekankan Inklusivitas Ketenagakerjaan, Termasuk Kesempatan Kerja Setara bagi Penyandang Disabilitas

Staf Khusus Presiden RI periode 2019-2024 Bidang Sosial yang hadir sebagai narasumber, Angkie Yudistia, menyebut bahwa OPDis tidak boleh menyampaikan pesan secara seragam. Menurutnya, strategi komunikasi harus dibedakan berdasarkan tujuan dan sasaran audiensnya.

“Pesan untuk pengambil kebijakan harus berbasis data, sementara untuk publik harus mampu membangun empati yang memberdayakan. Kita harus berdaulat atas narasi kita sendiri agar suara disabilitas menjadi penentu arah kebijakan pembangunan,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa strategi komunikasi mencakup pemetaan audiens dan pemilihan kanal yang tepat—seperti situs web, Instagram, TikTok, hingga podcast—agar OPDis memiliki media sendiri (owned media) untuk edukasi masif.

“OPDis itu merupakan wadah corong yang bisa mendorong perubahan masa depan teman-teman disabilitas. Kita harus bersuara agar di tingkat atas hingga bawah terjadi perubahan. Bila bukan kita, siapa lagi yang akan berjuang untuk disabilitas,” terangnya.

“Namun perlu diingat, setiap langkah perjuangan OPDis harus berbasis data agar akurat. Selain itu melibatkan jejaring komunikasi pentahelix yakni stakeholder kunci, dunia usaha, organisasi, akademisi, dan media agar apa yang kita perjuangkan dapat disuarakan bersama,” sambung Angkie.

Menyambung hal tersebut, Maulia Jayantina Islami dari Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BLSDM Komdigi) Surabaya, mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini telah memiliki pengalaman bekerjasama dengan OPDis, meski lingkupnya masih terbatas.

Baca Juga  Jember Pluralitas Hub Dorong Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Menuju Demokrasi Inklusif

Namun demikian, ia menegaskan bahwa BLSDM akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan bersama OPDis melalui beragam pelatihan digital dan public speaking.

“Tangan kami terbuka kepada OPDis yang akan bekerjasama dengan kami. Bentuk dukungan yang bisa dilakukan untuk saat ini adalah pelatihan berbasis daring dan luring yang ditempatkan di Kantor BLSDM,” tandas Maulia.

Sementara itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Sidoarjo, Siti Aisyah, berbagi praktik baik program dan kegiatan-kegiatan HWDI Sidoarjo yang sudah merangkul berbagai pihak, mulai dari sekolah, orangtua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, serta masyarakat, telah menyebarluaskan hasil praktik baiknya melalui laman media sosial, kampanye di sekolah, dan sosialisasi.

Harapannya, kata dia, kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat direplikasi oleh OPDis lainnya sebagai bentuk kepedulian pada masa depan anak-anak disabilitas dalam hal pendidikan.

Komunitas Belajar Komunikasi (KBK) diinisiasi Program INOVASI sebagai forum berbagi pengetahuan tentang pemanfaatan berbagai kanal komunikasi digital dan strategi narasi inklusif. Ruang ini didesain agar organisasi penyandang disabilitas (OPDis) memiliki kemandirian dalam mengelola pesan, memperkuat daya tawar di hadapan publik, serta memastikan isu-isu disabilitas menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.

Baca Juga  PDS Bersiap Menjadi Ruang yang Lebih Ramah Disabilitas