MAKLUMAT — Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik keras langkah pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara mendadak tanpa adanya sosialisasi.
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip dari laman resmi DPR RI, Senin (20/4/2026).
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April ini, untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat.
Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter.
Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.
Pemerintah PHP Rakyat
Mufti menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut sebagai langkah kemunduran. Padahal sebelumnya pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.
“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” sorotnya.
“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” sambung politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Menurut Mufti, apa yang dilakukan Pertamina saat ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, di mana pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.
Bahkan, ia sebelumnya juga mengaku telah mengingatkan agar pemerintah tidak memberi “harapan palsu” kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM. “Ternyata Pemerintah benar-benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” kritiknya.
Kelangkaan BBM di Daerah
Mufti menilai, meskipun yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi yang biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, namun dampaknya tetap dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat ekonomi bawah.
Belum lagi, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Kondisi ini dinilai sebagai sebuah ironi. “Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sorotnya.
“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” sambung Mufti.
Lebih jauh, Mufti menilai bahwa kenaikan harga BBM saat ini tak lagi sekadar soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab kondisi lapangan membuat masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.
“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas Pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.
Menurut Mufti, ketika masyarakat yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan secara signifikan, maka yang terjadi adalah pemindahan beban langsung ke pundak rakyat.
“Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan,” tandasnya.
Komisi VI DPR RI yang membidangi urusan kawasan perdagangan dan bermitra dengan Pertamina, kata Mufti, bakal segera meminta pemerintah dan Pertamina segera memperbaiki distribusi BBM subsidi. Ia mendorong agar stok BBM subsidi yang sulit di beberapa daerah segera ditangani.
“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melangit tinggi,” tegasnya.
Mufti juga mengingatkan agar pemerintah supaya segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik. Ia meminta pemerintah memahami dampak turunan yang terjadi saat harga BBM naik.
“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” pungkas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II itu.
