MAKLUMAT — Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Dr Ir Nyono ST MT, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengkaji secara mendalam rencana pengoperasian Bus Trans Jatim Koridor 8 yang akan mencakup wilayah Pasuruan Raya.
Ia menyebut, saat ini rencana pengoperasian moda transportasi umum itu masih berada dalam tahap kajian dan studi penelitian, sebagai bagian dari proses perencanaan dan pematangan.
“Untuk saat ini masih dalam tahap studi. Belum ada kepastian (kapan mulai bisa dioperasikan), kami mohon doanya agar prosesnya lancar,” ujar Nyono, Kamis (7/5/2026).
Menurut Nyono, kesiapak operasional maupun pengelolaan Trans Jatim untuk koridor baru tersebut sangat bergantung pada kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
“Target pembukaan belum, karena masih membutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Semuanya tergantung pada kemampuan fiskal Pemprov,” katanya.
Ia juga mengungkapkan hingga saat ini Pemprov Jatim belum menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk merealisasikan koridor Pasuruan Raya itu, yang sebelumnya menjadi aspirasi para pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Bakal Terkoneksi dengan Koridor 1 dan 6
Sementara itu, Kabid Angkutan Darat Dishub Jatim, Ainur Rofiq, mengungkapkan bahwa rencananya koridor baru Bus Trans Jatim tersebut akan terkoneksi dengan dua koridor lama, seperti Koridor 1 dan Koridor 6.
“Kami lakukan kajian saat ini untuk Bus Trans Jatim koridor Pasuruan. Jadi kami akan kaji terkait supply and demand di sana,” ujarnya, dikutip Kamis (7/5/2026).
“Kemungkinan terkoneksi dengan Bus Trans Jatim Koridor 1 dan Bus Trans Jatim Koridor 6. Dua koridor ini bisa terkoneksi dengan Bus Trans Jatim Pasuruan, karena rencananya rute Bus Trans Jatim Pasuruan titiknya dari Terminal Porong,” imbuh Rofiq.
Lebih lanjut, Rofiq menyebut pihaknya bakal membangun komunikasi dengan transportasi existing yang ada di Pasuruan, untuk mencari jalan tengah terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan atas rencana pengoperasian Bus Trans Jatim di wilayah tersebut.
Ia menyebut, Dishub Jatim juga akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan terkait rencana pengoperasian Bus Trans Jatim Koridor 8 Pasuruan Raya.
“Kami akan komunikasi dengan semua pihak agar Bus Trans Jatim Pasuruan nantinya bisa beroperasi dengan baik,” tandas Rofiq.
Perlu Koordinasi Lintas Sektor, Tidak Bisa Instan
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi salah satu aspirasi buruh dalam aksi Hari Buruh (May Day) lalu terkait pengembangan layanan transportasi Bus Trans Jatim, di mana salah satunya mengusulkan pembukaan koridor baru yang menjangkau para pekerja di kawasan industri di Pasuruan.
Khofifah menyebut, rencana koridor baru itu telah dibawah bersama perwakilan buruh dan dipersiapkan untuk menunjang dan mempermudah mobilitas para pekerja di kawasan aglomerasi, khususnya di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).
“Kemudian harapan mereka untuk kita membuka koridor 8 melalui Pasuruan. Ini juga sudah kita bahas bersama mereka. Karena semula koridor 8 dan 9 itu kan kita rencanakan memaksimalkan Malang Raya. Tapi mereka ingin bahwa akses untuk buruh, terutama yang melewati PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang), itu bisa diprioritaskan,” ujarnya, Jumat (1/5/2026) lalu.
Gubernur Jawa Timur dua periode itu berharap, pengoperasian Bus Trans Jatim Koridor 8 dapat terealisasi segera pada tahun depan.
“Pembukaan koridor baru akan disiapkan untuk Pasuruan Raya sehingga para buruh bisa memperoleh akses bagi yang bekerja di sekitar kawasan industri PIER. Semoga tahun depan bisa kita buka,” katanya.
Meski begitu, ia menandaskan bahwa pembukaan koridor atau rute baru Trans Jatim tidak bisa dilakukan secara instan, sebab banyak hal yang harus disiapkan, termasuk memerlukan koordinasi lintas sektor.
Ia menjelaskan, prosesnya mencakup penentuan titik halte, integrasi dengan angkutan lokal, hingga komunikasi dengan pemerintah daerah setempat.
“Untuk membuka koridor tidak bisa bim salabim. Karena memang kita harus koordinasi titik-titik pemberhentian dari Trans Jatim, dan kemudian koordinasi dengan para sopir-sopir angkot setempat, dan tentu adalah support dari kepala daerah setempat,” kata Khofifah.
