MAKLUMAT — Pakistan mengerahkan sedikitnya 8.000 tentara, satu skuadron jet tempur, serta sistem pertahanan udara ke Arab Saudi berdasarkan pakta pertahanan bersama kedua negara. Informasi ini dilaporkan media India, Times of India, yang mengutip Reuters, Selasa (19/5/2026).
Laporan tersebut memicu perhatian internasional karena Islamabad selama ini berperan sebagai mediator antara Iran dan Amerika Serikat (AS) dalam upaya menjaga gencatan senjata yang masih rapuh.
Teheran disebut telah menyampaikan proposal perdamaian revisi melalui Pakistan, sementara Presiden AS Donald Trump kembali memperingatkan bahwa waktu bagi Iran terus berjalan.
Reuters melaporkan pengerahan pasukan itu telah dikonfirmasi oleh tiga pejabat keamanan dan dua sumber pemerintah Pakistan. Mereka menyebut kekuatan tempur tersebut disiapkan untuk mendukung militer Arab Saudi jika kerajaan itu mendapat serangan.
Paket militer Pakistan disebut mencakup satu skuadron berisi sekitar 16 jet tempur JF-17, pesawat hasil pengembangan bersama Pakistan dan China. Selain itu, terdapat dua skuadron drone serta sistem pertahanan udara HQ-9.
“Seluruh peralatan tersebut dioperasikan personel Pakistan dan dibiayai Arab Saudi,” demikian keterangan sumber Reuters.
Sebelumnya, Pakistan juga pernah mengirim jet tempur ke Arab Saudi setelah serangan Iran menargetkan infrastruktur energi utama kerajaan tersebut. Peristiwa itu terjadi sebelum Islamabad berperan sebagai mediator utama dalam ketegangan AS-Iran dan ikut menengahi gencatan senjata pada 8 April lalu.
Sumber pemerintah Pakistan yang mengaku mengetahui isi pakta pertahanan rahasia menyebut perjanjian itu memungkinkan pengerahan hingga 80 ribu personel militer Pakistan ke Arab Saudi apabila dibutuhkan. Dua pejabat keamanan juga menyebut pakta tersebut mencakup kemungkinan pengerahan kapal perang Pakistan.
Namun hingga kini Reuters belum dapat memverifikasi secara independen apakah kapal perang Pakistan telah memasuki perairan Arab Saudi.
Laporan ini muncul setelah beredar informasi bahwa pesawat militer Iran sempat diizinkan berlindung di pangkalan udara Pakistan selama perang berlangsung. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan terkait kredibilitas Pakistan sebagai mediator di tengah konflik Iran dan AS yang terus memanas.***
